Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat penerima bantuan iuran agar secara bertahap mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan terhadap program bantuan sosial.
Program pemberdayaan itu dijalankan secara terpadu, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Fokus utama program diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui dukungan usaha produktif dan pendampingan berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang tidak sekadar memberikan bantuan konsumtif, namun juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, penerima bantuan diberikan dukungan berupa fasilitas usaha, pelatihan, hingga pendampingan agar mampu meningkatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
“Program ini sudah berjalan baik oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Pendekatannya memang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” ujar Andi Muhammad Ishak belum lama ini.
Ia menjelaskan, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Dengan adanya tambahan penghasilan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih layak tanpa terus bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
Selain bantuan usaha produktif, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap penerima program. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Tujuan akhirnya tentu agar masyarakat bisa naik kelas, mandiri secara ekonomi, dan perlahan keluar dari kategori penerima bantuan sosial,” jelasnya.
Andi menambahkan, seluruh penerima bantuan beserta jenis program yang diterima telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keberadaan DTKS dinilai sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran serta memudahkan proses evaluasi program secara terukur.
Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan penerima manfaat, termasuk efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tidak hanya membantu masyarakat bertahan secara ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
