TANJUNG REDEB — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 mulai digarap serius oleh Komisi II DPRD Berau. Sejumlah catatan keras pun langsung dilontarkan.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, tak sekadar memberi apresiasi, tetapi juga menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Ia menegaskan, capaian yang baik tidak boleh membuat OPD berpuas diri. Evaluasi menyeluruh tetap wajib dilakukan, terutama untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung ke masyarakat.
“Disperkim mencatat serapan anggaran hingga 98 persen. Ini memang tinggi, tapi bukan berarti tanpa evaluasi. Kualitas program tetap harus jadi perhatian,” tegasnya.
Di tengah tekanan efisiensi APBD Berau 2026 yang disebut mengalami “pemangkasan panas” hingga hampir setengah dari tahun sebelumnya, Rudi mengingatkan seluruh OPD untuk lebih selektif dan cermat dalam menyusun program.
Sementara itu, Disbudpar juga tak luput dari sorotan. Lonjakan wisatawan pasca Lebaran diakui sebagai capaian positif, namun ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak berhenti pada angka statistik semata.
“Jangan hanya bangga dengan angka kunjungan. Pastikan dampaknya terasa bagi masyarakat lokal. Mereka harus jadi penerima manfaat utama,” tandasnya.
Lebih jauh, Rudi secara tegas meminta OPD memangkas kegiatan yang dinilai tidak esensial, seperti acara seremonial berlebihan dan perjalanan dinas yang minim urgensi.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan sepenuhnya untuk program yang memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kegiatan simbolik.
“Sudah saatnya belanja daerah difokuskan pada hasil, bukan seremoni,” tutupnya.
