BERAU – Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 akan diselenggarakan pada 14–27 November 2026 di Kabupaten Paser, DPRD Berau bersama KONI mulai mempersiapkan segala kebutuhan guna menunjang kebutuhan para atlet.
Namun, di sisi lain keterbatasan anggaran menjadi salah satu perhatian dalam persiapan kontingen olahraga Kabupaten Berau menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi. DPRD Berau mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau dan pemerintah daerah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan utama atlet.
Anggota DPRD Berau, Sutami, mengatakan kondisi anggaran yang terbatas menuntut adanya skala prioritas dalam persiapan kontingen. Menurut dia, kebutuhan atlet seperti transportasi, konsumsi, asupan gizi, serta pendampingan harus menjadi perhatian utama.
“Kalau anggaran kita banyak, jumlah pendamping tentu tidak menjadi persoalan. Tetapi karena kebutuhan kita banyak, harus ada efisiensi,” ujar Sutami.
Ia menilai pendampingan terhadap atlet tetap penting, tetapi jumlahnya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan demikian, alokasi dana tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan nonprioritas.
Sutami juga meminta KONI melakukan pemetaan terhadap cabang olahraga yang memiliki potensi prestasi. Jika kemampuan anggaran tidak memungkinkan seluruh kebutuhan dipenuhi secara maksimal, penentuan prioritas harus dilakukan secara objektif.
Menurut dia, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi dukungan terhadap cabang olahraga, melainkan memastikan keterbatasan anggaran tidak berdampak pada kebutuhan mendasar para atlet.
“Yang perlu kita perhatikan atletnya. Bagaimana mereka kita kawal, komunikasinya, kebutuhan gizinya, makanan atlet juga berbeda dengan makanan harian biasa. Itu harus diperhatikan,” katanya.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah daerah, Sutami mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau “corporate social responsibility” (CSR).
Menurut dia, dunia usaha memiliki ruang untuk ikut mendukung pembinaan dan kegiatan olahraga di daerah. Karena itu, KONI maupun pemerintah daerah dapat membuka komunikasi dengan perusahaan untuk memperoleh dukungan pembiayaan.
“Kita juga ingin menyampaikan kepada perusahaan bahwa kondisi kita sedang terbatas. Kalau bisa dibantu, tentu sangat baik,” ujarnya.
Sutami menekankan, dukungan dari perusahaan sebaiknya dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi agar penggunaannya jelas serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak melakukan pengawasan sejak tahap persiapan hingga kegiatan berakhir. Jangan sampai persoalan pembiayaan justru muncul ketika pertandingan sedang berlangsung.
“Jangan sampai saat acara masih berlangsung sudah timbul masalah. Hal-hal seperti ini harus kita antisipasi dari awal,” katanya.
Sutami menegaskan, perhatian DPRD terhadap pembiayaan dan persiapan kontingen bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan KONI maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Sebaliknya, DPRD ingin memastikan persiapan berjalan dengan baik dan potensi persoalan dapat diselesaikan sebelum berdampak kepada atlet.
“Kami tidak ingin mengkritisi semuanya. Kami ingin mendukung dan mendorong supaya jangan sampai ada masalah,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melihat anggaran olahraga sebagai bagian dari investasi terhadap masyarakat dan pembinaan sumber daya manusia. Di tengah keterbatasan fiskal, menurut Sutami, pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap sektor olahraga dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.
“Ini bukan untuk kita. Ini untuk masyarakat dan untuk prestasi daerah,” harap Sutami.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, KONI, DPRD, atlet, dan dunia usaha, ia berharap persiapan kontingen dapat berjalan lebih matang dan kebutuhan atlet selama mengikuti pertandingan tetap terpenuhi.
