BERAU – Langkah digitalisasi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyisakan persoalan persoalan yang mendalam. Niat mempermudah urusan, keberadaan sejumlah aplikasi pelayanan justru mulai dari sistem yang beroperasi, hilangnya jejak pengembang (developer), hingga ancaman kerapuhan sistem keamanan siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Diskominfo), Didi, memberikan penjelasan terkait pemetaan masalah pada sistem yang berjalan saat ini.
“Setiap pengembangan aplikasi baru yg dilakukan oleh perangkat daerah Alhamdulillah dikondisikan dgn Diskominfo seperti Bapenda, Disdukcapil dan Disdik. Jika ada aplikasi yg tdk berjalan baik, apakah aplikasi tersebut aplikasi yg lama, atau pengembangan baru,” ungkap Didi Kadis Diskominfo Berau saat dikonfirmasi, Senin (15/07)
Potret buruk pelayanan digital ditengarai banyak didominasi oleh warisan aplikasi masa lalu yang dibangun sebelum dinasnya berdiri. Ironisnya, proyek-proyek tersebut kini terbengkalai akibat hilangnya data teknis mendasar.
“Jika aplikasi lama, terlebih sebelum Diskominfo berdiri memang perlu penanganan serius, karena biasanya API nya tdk lagi ditemukan atau pengembang aplikasinya sdh tdk diketahui lagi sehingga kesulitan mendapatkan kode dan password nya,” jelas Didi.
Hilangnya dokumentasi penting seperti kode sandi dan API ini mengindikasikan lemahnya tata kelola aset digital daerah pada masa lalu. Sementara itu, untuk sistem penunjang yang baru, pihak dinas berdalih ketidakstabilan yang kadang terjadi merupakan bagian dari proses pengujian pertahanan siber.
“Jika pengembangan aplikasi baru, memang sengaja dilakukan uji kelayakan untuk menemukan kelemahan sistem untuk kemudian dilakukan penetrasi dan penguatan security-nya. Jadi pandangan kami, setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yg perlu dilakukan adalah perbaikan terus menerus agar aplikasi tsb dpt terus dimanfaatkan dgn keamanan yg memadai,” tutupnya.
Kini, para pengguna layanan hanya bisa menuntut agar Diskominfo tidak sekadar menjadi penyelamat bagi aplikasi lama yang hilang dokumen, maupun pengawas bagi aplikasi baru yang rawan diretas.
Evaluasi total terhadap efisiensi anggaran pembuatan aplikasi di setiap perangkat daerah mendesak dilakukan agar digitalisasi tidak berujung pada pemborosan yang tidak fungsional.
