BERAU – Sorotan terhadap pembangunan di Kabupaten Berau tak lagi sebatas jalan rusak. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, justru membuka sederet persoalan krusial yang selama ini luput dari perhatian serius pemerintah daerah: drainase buruk, lampu jalan mati, hingga ancaman longsor yang membahayakan warga.
Dalam keterangannya, Senin (20/4/2026), Dedy menegaskan bahwa persoalan drainase menjadi salah satu biang utama terganggunya aktivitas masyarakat. Ia menyoroti ukuran gorong-gorong di sejumlah titik yang dinilai tidak memadai.
“Pembuangan air ke gorong-gorong terlalu kecil, akhirnya sering tersumbat dan air meluap ke jalan,” tegasnya.
Tak hanya itu, kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dinilai memprihatinkan. Banyak lampu jalan yang padam, bahkan saat masih dalam masa garansi.
“Ini harus jadi perhatian. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kelalaian pengawasan,” ujarnya.
Dedy pun mendesak dinas terkait untuk tidak tinggal diam. Ia meminta agar kontraktor segera dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait titik longsor yang dibiarkan terlalu lama di wilayah Segah. Kondisi ini, menurutnya, bukan hanya menghambat akses, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
Lebih jauh, ia menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di tiga kampung yang dinilai sudah membahayakan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama.
Tak berhenti di infrastruktur, Dedy juga mengaitkan persoalan kesehatan masyarakat dengan buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di kampung-kampung. Ia menyebut kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.
Sebagai solusi, ia mendorong pengaktifan kembali pos-pos kesehatan di kampung dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Saya berharap pembangunan tidak lagi menumpuk di pusat kota,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti wilayah seperti Lita Balan dan Kampung Nelayan yang dinilai membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara kota dan kampung harus segera diakhiri.
“Di kota masyarakat sudah menikmati jalan bagus, tapi di kampung belum. Tahun 2027 nanti, jangan lagi hanya fokus di dalam kota. Benahi kampung dulu agar pemerintah tidak dianggap tidak adil,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dedy memberikan pesan tegas kepada jajaran teknis, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, agar tidak hanya bekerja secara administratif.
“Turun ke lapangan. Pastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” pungkasnya.
