BERAU- Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah di DPRD Berau tak sekadar formalitas. Forum itu berubah menjadi panggung evaluasi tajam—sekaligus suntikan motivasi keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, tampil lugas. Ia tak menampik bahwa pemangkasan anggaran secara nasional kini menjadi bayang-bayang serius bagi jalannya program kerja daerah. Namun, baginya, keterbatasan bukan alasan untuk menurunkan kinerja.
“Jangan jadikan anggaran sebagai tameng untuk bermalas-malasan,” kira-kira itulah pesan yang ingin ditegaskan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II memanggil dua OPD strategis Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk menguliti capaian tahun lalu sekaligus menguji kesiapan target ke depan.
Hasilnya, Dinas Perkim justru tampil impresif. Serapan anggaran mereka menyentuh angka 98 persen, menjadikannya salah satu OPD dengan performa terbaik.
“Ini patut diapresiasi. Perkim menunjukkan kerja yang konkret dan maksimal,” tegas Rudi usai rapat.
Sebaliknya, untuk sektor pariwisata, ia meminta evaluasi lebih dalam. Rudi menyoroti perlunya pembenahan serius, terutama dalam mengidentifikasi hambatan peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik agar target 2026 tidak sekadar ambisi di atas kertas.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Rudi justru melempar tantangan terbuka kepada seluruh OPD: ubah cara berpikir.
Menurutnya, pemangkasan anggaran seharusnya menjadi pemicu lahirnya inovasi, bukan alasan untuk stagnan. Penataan program, efisiensi kerja, dan evaluasi rutin harus menjadi senjata utama agar kinerja tetap optimal.
“Kalau anggaran berkurang, kreativitas harus bertambah. Jangan sampai kita justru melemah,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Rudi menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat—realitas memang tidak selalu manis, tetapi roda pemerintahan tak boleh berhenti.
“Pahit memang. Tapi ini harus kita jalani. Badai pasti berlalu.”
