Berau — Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, kesejahteraan masyarakatnya dinilai belum sebanding dengan kekayaan tersebut.
Sekretaris Daerah Berau, M. Said, menilai persoalan ini berakar dari lemahnya perencanaan pembangunan yang belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Daerah yang potensinya besar seharusnya lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” kata Said dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Kelay, (14/04/2026).
Menurut dia, selama ini beban perencanaan terlalu bertumpu pada pemerintah kampung. Akibatnya, arah pembangunan kerap tidak maksimal. Ia meminta pemerintah daerah, kecamatan, hingga pihak terkait lain terlibat lebih aktif dalam merumuskan indikator pembangunan.
Kelay juga disebut memiliki posisi strategis sebagai wilayah transit yang menghubungkan Samarinda dan Berau. Arus mobilitas yang tinggi, menurut Said, seharusnya diimbangi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Meski sebagian jalan berstatus nasional, pemerintah daerah tetap berupaya memperjuangkan peningkatan kualitas akses.
Di sisi lain, penurunan anggaran daerah menjadi tantangan serius. APBD Berau yang sebelumnya sekitar Rp5 triliun kini turun menjadi Rp3,3 triliun. Kondisi ini berdampak langsung pada program pembangunan, termasuk di tingkat kampung.
“Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penghasilan tetap aparatur kampung saja sudah menjadi tantangan,” ujar Said.
Keterbatasan anggaran juga terjadi di tengah meningkatnya kewajiban dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi pemerintah kampung. Situasi ini mempersempit ruang gerak pembangunan di daerah.
Persoalan lain yang mencuat adalah tingginya angka stunting di Kelay, termasuk di wilayah dengan aktivitas perkebunan besar. Said menilai kondisi ini ironis dan mendorong pemerintah kampung mengalokasikan anggaran untuk penanganannya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah daerah, kata dia, tetap membuka peluang investasi, dengan syarat perusahaan harus memberdayakan masyarakat dan tidak memicu konflik sosial.
Peran perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dinilai penting untuk menutup keterbatasan anggaran pemerintah. Sinergi antara perusahaan dan pemerintah kampung diharapkan mampu mendukung pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial. Menurut dia, kondisi wilayah yang tidak kondusif dapat menghambat masuknya investasi.
Isu masyarakat hukum adat juga menjadi perhatian. Ia berharap perlindungan terhadap masyarakat adat tetap dijaga tanpa menimbulkan konflik klaim wilayah.
Di sektor pariwisata, Kelay dinilai memiliki peluang besar, termasuk pengembangan kawasan geowisata yang mulai dilirik pemerintah provinsi. Sektor ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Said mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi. Ia optimistis potensi Kelay dapat berkembang jika dikelola dengan baik.
“Potensinya besar, tinggal bagaimana kita membangunkannya,” tutupnya
