Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Wakil Bupati Gamalis, Direktur Utama Bankaltimtara Romy Wijayanto, Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Deputi Bank Indonesia Kalimantan Timur, serta jajaran pejabat daerah hingga para camat, lurah, dan kepala kampung.
Dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan strategi utama dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus memperkokoh kemandirian fiskal daerah. Ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) harus dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pajak daerah adalah tulang punggung pembangunan. Dari sinilah pembiayaan infrastruktur, layanan publik, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan, termasuk dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi daerah lainnya.
Menurutnya, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Peran lurah, kepala kampung, hingga ketua RT dinilai sangat penting sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak.
“Target yang kita hadapi tidak ringan. Karena itu, sinergi menjadi kunci agar pendapatan daerah meningkat dan pembangunan dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menjelaskan bahwa berbagai inovasi terus dilakukan untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Salah satunya melalui aplikasi Sipandu yang menghadirkan layanan terpadu berbasis digital, termasuk penggunaan karcis elektronik.
Ia menegaskan bahwa transformasi ini tidak hanya mempermudah layanan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan Sipandu, pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih transparan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Berau juga menyerahkan SPPT-P2 Tahun 2026 kepada para lurah dan kepala kampung sebagai langkah awal optimalisasi penerimaan pajak daerah. Tahun ini, sebanyak 80.982 lembar SPPT-P2 diterbitkan dengan target pendapatan sebesar Rp7,5 miliar.
Sebagai bentuk insentif bagi masyarakat, pemerintah daerah juga memberikan pengurangan pokok PBB-P2, yakni diskon 10 persen untuk pembayaran pada Juni–Juli 2026, serta 5 persen untuk pembayaran pada Agustus–September 2026.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Berau berharap transformasi digital tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
