SAMARINDA — Aksi demonstrasi berskala besar dipastikan akan mewarnai Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim tengah mematangkan persiapan untuk menggelar unjuk rasa pada 21 April 2026, dengan tuntutan utama pencopotan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji.
Aksi tersebut disebut akan melibatkan ribuan massa dari berbagai daerah di Kaltim. Dua titik strategis yang menjadi pusat konsentrasi massa yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.
Sebagai langkah konsolidasi, aliansi telah mendirikan dua posko perjuangan di kawasan simpang Lembuswana. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi pergerakan massa menjelang hari pelaksanaan.
Di sisi lain, aparat kepolisian mulai meningkatkan kewaspadaan. Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, memastikan pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap rencana aksi tersebut.
“Untuk demo tanggal 21 nanti, kami sudah monitor kegiatan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Kepolisian akan memberikan pengamanan agar aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya, Senin kemarin (13/4/2026).
Ia juga mengimbau peserta aksi agar tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai dan tidak memicu gangguan keamanan. Masyarakat pun diminta ikut menjaga situasi tetap kondusif di Samarinda.
Mengantisipasi potensi lonjakan massa, kepolisian membuka opsi penambahan personel. Bantuan dari Polda Kaltim, termasuk satuan Dalmas dan Brimob, disiapkan untuk memperkuat pengamanan jika diperlukan.
Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan 21 April merupakan bentuk akumulasi aspirasi masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” tegasnya.
Hingga kini, sebanyak 4.075 peserta dilaporkan telah mendaftar untuk mengikuti aksi tersebut. Sejumlah isu menjadi sorotan utama, mulai dari dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
