BERAU — Pasokan LPG non-subsidi di Kabupaten Berau mulai tersendat. Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, warga justru dihadapkan pada kelangkaan dan harga yang kian merangkak naik, terutama untuk tabung ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Keluhan masyarakat muncul di berbagai titik. Tidak hanya sulit didapat, harga gas pun melonjak dan berbeda-beda antarwilayah. Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada LPG non-subsidi.
Pemerintah daerah mengakui adanya gangguan pada rantai distribusi. Kepala Bidang Bina Usaha Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, menjelaskan bahwa pasokan LPG non-subsidi masih bergantung dari luar daerah, sehingga rentan terganggu.
“Pasokan datang dari Maluang dan luar Berau. Jalurnya panjang, lewat laut dan darat. Kalau ada kendala transportasi, baik BBM maupun pengiriman, dampaknya langsung terasa di sini,” ujarnya.
Distribusi yang tidak selalu mulus membuat pasokan di tingkat agen dan pengecer menjadi tidak stabil. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan pengiriman bisa langsung memicu kelangkaan di pasaran.
Tak hanya faktor teknis, tekanan global juga ikut bermain. Fluktuasi energi dunia hingga dinamika geopolitik disebut memberi dampak, meski tidak selalu terlihat secara langsung.
“Pengaruh global tetap ada, besar atau kecil. Itu yang kemudian ikut memengaruhi distribusi dan harga di daerah seperti Berau,” jelasnya.
Di lapangan, harga LPG non-subsidi kini bervariasi. Bright Gas 5,5 kilogram dijual dengan kisaran Rp107.000 hingga Rp127.000 per tabung. Sementara ukuran 12 kilogram menyentuh sekitar Rp248.000, tergantung lokasi dan ketersediaan.
Upaya pemerintah untuk menambah stok melalui agen resmi sudah dilakukan. Namun, langkah tersebut belum mampu sepenuhnya menahan gejolak karena pasokan dari daerah asal masih terbatas.
“Kami sudah minta agen menambah stok, tapi mereka juga terkendala suplai dari luar,” kata Hotlan.
Situasi ini turut diperparah oleh persoalan klasik: penggunaan LPG subsidi 3 kilogram yang belum tepat sasaran. Tabung “gas melon” yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, masih digunakan oleh kalangan yang tidak berhak.
“Kalau bukan haknya, jangan gunakan LPG 3 kilogram. Itu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Bahkan, pemerintah mengaku menerima laporan adanya penggunaan LPG subsidi oleh aparatur sipil negara (ASN). Praktik ini dinilai semakin menekan ketersediaan gas bagi kelompok yang seharusnya menerima.
“Sudah ada surat edaran bupati. Penggunaan LPG subsidi harus tepat sasaran,” tambahnya.
Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersiap memperketat pengawasan distribusi serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan pada momen hari besar keagamaan seperti Iduladha.
Pemkab berharap, pengendalian distribusi dan disiplin penggunaan LPG dapat meredam gejolak yang terjadi, sehingga pasokan kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
