BERAU – Persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang kerap padam di sejumlah wilayah Kabupaten Berau hingga kini belum menemukan solusi menyeluruh. Keluhan masyarakat terus bermunculan, terutama terkait kondisi jalan yang gelap dan dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Salah satu titik yang menjadi sorotan warga adalah lampu penerangan di Jembatan Sambaliung yang menghubungkan Tanjung Redeb dan Sambaliung. Kondisi gelap di kawasan tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih jika kendaraan mengalami gangguan penerangan.
Warga Sambaliung, RY, mengaku sering mendapati lampu jalan di kawasan jembatan tidak berfungsi.
“Yang paling sering itu di jembatan. Belum lagi ada lubang-lubang di jalan. Yang dikhawatirkan kalau ada pengendara motor yang lampunya rusak, tentu akan kesulitan melihat kondisi jalan,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Aidil, mengakui penanganan lampu penerangan jalan belum dapat dilakukan secara maksimal karena berbagai kendala teknis dan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dilakukan sejak 2023 hingga 2025 memang telah menjangkau banyak wilayah. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang belum terlayani secara optimal.
“Kalau kita lihat dari tahun 2023 sampai 2025 memang sudah menyebar, tetapi masih ada titik-titik yang belum terpasang. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan di seluruh wilayah Berau yang cukup luas, memang belum sepenuhnya terpenuhi,” kata Aidil, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan sebagian besar lampu yang padam disebabkan kerusakan pada komponen baterai. Proses perbaikan juga kerap terhambat karena keterbatasan ketersediaan suku cadang dari pihak penyedia.
Aidil mencontohkan, saat salah satu vendor melakukan pengecekan lapangan, jumlah kerusakan yang ditemukan jauh lebih banyak dibanding laporan awal yang diterima. Akibatnya, stok suku cadang yang dibawa tidak mencukupi dan harus menunggu pengiriman tambahan dari kantor pusat.
“Awalnya laporan yang masuk melalui foto berbasis GPS mencatat sekitar seratus titik lampu mati. Namun saat dilakukan pengecekan langsung, jumlahnya ternyata lebih banyak sehingga suku cadang yang tersedia tidak mencukupi,” jelasnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya anggaran pemeliharaan yang tersedia. Tahun 2026, Dishub Berau hanya memperoleh alokasi pemeliharaan PJU sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Menurut Aidil, angka tersebut jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Pasalnya, biaya perawatan PJUTS relatif tinggi, sementara jenis komponen yang digunakan berbeda-beda karena berasal dari tiga penyedia yang berbeda.
“Harapan kami pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar agar pemeliharaan bisa dilakukan secara menyeluruh. Suku cadang PJUTS sangat mahal dan jenisnya beragam karena berasal dari tiga supplier berbeda,” tegasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Dishub Berau mengaku khawatir upaya perbaikan lampu jalan akan semakin sulit dilakukan secara optimal. Meski terdapat rencana penambahan titik penerangan baru di wilayah Talisayan dan Tanjung Redeb, perbaikan menyeluruh terhadap lampu jalan yang bermasalah dinilai sulit terealisasi tanpa dukungan tambahan anggaran.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi agar penerangan jalan kembali berfungsi optimal, demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Kabupaten Berau.
