Tanjung Redeb – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat peran perempuan mulai menunjukkan hasil nyata. Selain mendorong kesetaraan hak, langkah tersebut juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi keluarga hingga stabilitas sosial masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Kebijakan ini dijalankan secara terstruktur dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menjadi landasan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam ekonomi, sosial, hingga pengambilan keputusan,” ujar Said, Jumat.
Ia mengungkapkan, komitmen tersebut tercermin dari membaiknya capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis pada Mei 2025, nilai IKG Berau pada 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun signifikan dibandingkan tahun 2023 yang berada di posisi 0,502.
Penurunan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari meningkatnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi, khususnya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, lebih dari 16 ribu UMKM di Berau digerakkan oleh perempuan, yang secara tidak langsung meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
“Kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh besar terhadap ketahanan rumah tangga. Ketika perempuan berdaya, potensi konflik sosial juga bisa ditekan,” jelasnya.
Selain memperkuat ekonomi, Pemkab Berau juga terus mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pendampingan bagi korban kekerasan, pemulihan trauma, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
Dalam kesempatan terpisah, Said menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang responsif gender.
Melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah, pemerintah daerah mendorong agar setiap kebijakan benar-benar memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
“Konsistensi perangkat daerah dalam menyusun dokumen PPRG sangat penting. Ini bukan sekadar administrasi, tapi fondasi agar pembangunan ke depan lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia pun berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat, sehingga upaya menurunkan ketimpangan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan menjadi gerakan bersama di Kabupaten Berau.
