BERAU – Pemerintah pusat resmi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi secara virtual, Senin (11/5/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan membangun generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, serta integritas sejak usia dini.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan beretika. Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori di sekolah, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pendidikan antikorupsi sangat penting ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia berharap penerapan pendidikan antikorupsi mampu membentuk budaya sekolah yang sehat dan melahirkan generasi yang memiliki kepedulian terhadap nilai kejujuran serta tanggung jawab sosial.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan bersama, mulai dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga orang tua siswa.
“Ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya integritas dan membentuk generasi penerus yang memiliki moral serta etika yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Berau, lanjutnya, siap mendukung implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari penguatan karakter generasi muda di daerah.
Dalam peluncuran itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa buku panduan pendidikan antikorupsi disusun untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas.
Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga harus membangun karakter bangsa.
“Semua keterampilan melalui kegiatan pembelajaran harus bermuara pada penguatan dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.
Menurut Abdul Mu’ti, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat diterapkan melalui budaya sekolah sehingga nilai-nilai integritas benar-benar menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menyebut penguatan karakter dan Survei Penilaian Integritas Pendidikan harus berjalan selaras dari pusat hingga daerah. Ia menilai sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi menuju Indonesia Emas 2045.
Setyo juga menjelaskan terdapat lima kompetensi utama dalam buku panduan pendidikan antikorupsi, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola etika, serta membangun budaya antikorupsi.
“Pendidikan antikorupsi harus disusun dengan strategi yang tepat agar mampu membangun budaya integritas sejak dini,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, memastikan dukungan pemerintah melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 800.2.1/3777/SJ tentang Penguatan Karakter melalui Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi tertanggal 24 April 2026.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran maupun kegiatan sekolah. Dinas pendidikan di daerah juga diminta memastikan program berjalan sesuai panduan, termasuk menyiapkan sumber daya manusia, dukungan anggaran, sosialisasi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
