BERAU — Di balik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025, Pemerintah Kabupaten Berau tak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, secara terbuka mengakui hal tersebut saat menanggapi rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan, catatan yang diberikan legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan bahan evaluasi krusial untuk pembenahan ke depan.
“Rekomendasi itu berisi saran, masukan, hingga koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2025. Ini menjadi pijakan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Meski kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mencatat sejumlah capaian pembangunan, Gamalis menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak serta-merta menutupi berbagai persoalan di lapangan. Ia mengakui masih ada ketidakpuasan di tengah masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, seiring meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi publik. Karena itu, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diarahkan agar lebih adaptif, responsif, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Gamalis juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kritik dan saran yang konstruktif dinilai menjadi kunci untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti kontribusi berbagai pihak mulai dari perangkat daerah, pemerintah kampung, sektor swasta, hingga masyarakat yang berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025.
Ke depan, Pemkab Berau berharap sinergi dengan DPRD tetap terjaga, dengan penguatan fungsi evaluasi agar berbagai catatan yang muncul tidak kembali terulang di tahun-tahun mendatang.
