TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) bukanlah kebijakan yang mewajibkan siswa menabung di bank. Program tersebut lebih menitikberatkan pada pembentukan budaya literasi keuangan sejak usia dini agar anak mampu mengelola uang dengan bijak.
Penegasan ini disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan terkait implementasi Program Kejar di lingkungan sekolah.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdikbud Bulungan, Setim Jalung, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
“Literasi keuangan bukan berarti anak-anak diwajibkan menabung dengan nominal tertentu. Esensinya adalah mengenalkan mereka cara mengelola keuangan yang baik, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan hidup hemat sejak dini,” ujarnya.
Menurut Setim, Program Kejar sebenarnya bukan program baru. Selama ini sejumlah perbankan, seperti Bank Kaltimtara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), telah melakukan pembukaan rekening pelajar di sekolah-sekolah yang dapat dijangkau.
Namun, keterbatasan akses ke sejumlah wilayah di Bulungan membuat pelaksanaan program tersebut belum dapat menjangkau seluruh sekolah.
Meski demikian, Disdikbud menyambut baik keberadaan Program Kejar karena dinilai mampu membangun karakter disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan sejak usia sekolah.
Selain itu, tabungan pelajar atau Simpanan Pelajar (Simpel) juga dinilai memberikan kemudahan karena bebas biaya administrasi bulanan, tanpa potongan pajak, serta tetap memperoleh bunga tabungan.
“Respons kami sangat positif. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan di dunia pendidikan. Misalnya, ketika seorang anak menerima uang jajan Rp10 ribu, lalu menyisihkan Rp5 ribu untuk ditabung, itu merupakan kebiasaan baik yang perlu dibangun sejak kecil,” jelasnya.
Meski demikian, Setim menegaskan tidak ada kewajiban maupun target nominal tabungan yang harus dipenuhi oleh siswa. Keikutsertaan dalam program tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
“Kami tidak mewajibkan. Bagi yang berminat dan orang tuanya mampu, silakan difasilitasi melalui sekolah. Kondisi ekonomi setiap keluarga tentu berbeda. Kalau memang belum memungkinkan untuk menabung, yang terpenting anak memahami konsep literasi keuangan. Itu yang menjadi tujuan utama,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan program, Disdikbud Bulungan bersama sejumlah lembaga akan menggelar sosialisasi literasi keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank Kaltimtara, dan BPR sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut direncanakan diikuti sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan siswa kelas IV, V, dan VI SD serta kelas VII, VIII, dan IX SMP.
Menurut Setim, pemilihan peserta dari jenjang kelas tinggi dilakukan karena dinilai sudah lebih siap menerima materi dan memahami konsep pengelolaan keuangan secara mandiri.
“Sengaja kami menyasar siswa kelas tinggi SD dan SMP agar mereka lebih mudah memahami materi. Nantinya mereka akan mendapatkan edukasi langsung dari OJK mengenai cara mengelola uang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk kebiasaan menggunakan uang secara bijak dan tidak sekadar menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat,” pungkasnya.(Rdi)
