TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mempercepat seluruh persiapan administrasi dan teknis untuk mendukung pelaksanaan proyek perdagangan karbon biru (Blue Carbon) melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Proyek ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan program tersebut. Apalagi, Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan proyek karbon biru berbasis ekosistem mangrove dalam skala internasional.
“Ini peluang besar bagi Bulungan dan Kalimantan Utara. Potensi mangrove yang kita miliki sangat besar dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Karena itu, kami siap melengkapi seluruh dokumen administrasi dan teknis yang diperlukan agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Kilat, Rabu (15/7/2026).
Potensi yang dimiliki Kalimantan Utara pun sangat menjanjikan. Kawasan pesisir yang berada dalam skema Perhutanan Sosial maupun Area Penggunaan Lain (APL) mencapai sekitar 53.781 hektare. Dengan luasan tersebut, kawasan mangrove diperkirakan mampu menyerap sekitar 170 ribu ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) setiap tahun melalui upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Program yang dirancang berlangsung selama 35 tahun ini tidak hanya berfokus pada penurunan emisi karbon. Pemerintah juga memastikan proyek tersebut akan menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema pembagian manfaat (Benefit Sharing Plan).
“Yang terpenting masyarakat pesisir tidak boleh hanya menjadi penonton. Skema bagi hasil sedang dimatangkan agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang selama ini menjaga kawasan mangrove,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Bulungan tengah berpacu dengan waktu menyelesaikan sejumlah tahapan krusial. Salah satunya adalah pendaftaran pelaksana utama proyek (Lead Project Proponent) ke Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga sertifikasi karbon internasional, Verra.
Kilat menjelaskan, Juli menjadi tenggat penting untuk menuntaskan seluruh dokumen pendukung. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proyek karbon biru ini ditargetkan resmi diluncurkan pada November mendatang.
“Kami langsung menindaklanjuti instruksi percepatan. Pembentukan tim, koordinasi teknis, hingga penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove di area APL akan segera diselesaikan agar target peluncuran tidak bergeser,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pengukuran karbon, pemerintah juga akan membangun Flux Tower yang berfungsi memantau emisi dan serapan karbon secara berkala. Data dari fasilitas tersebut akan menjadi dasar verifikasi sekaligus memperkuat pengakuan internasional terhadap proyek karbon biru Kalimantan Utara.
Apabila seluruh dokumen perencanaan dapat dirampungkan sesuai target pada Agustus mendatang, proyek ini akan diperkenalkan pada forum internasional Conference of the Parties (COP) ke-31, menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Kalimantan Utara dalam aksi iklim global.
“Bulungan siap mengambil peran strategis dalam proyek ini. Selain mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, program ini juga diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” pungkas Kilat.(Rdi)
