TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Kualitas Data (IKADA) ASN Semester I Tahun 2026 yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemprov Kaltara berhasil meraih peringkat pertama untuk tingkat provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN.
Kaltara sukses mengungguli sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan torehan nilai 99,53 yang masuk dalam kategori predikat Tinggi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengaku pencapaian tersebut di luar dugaannya. Menurutnya, hasil itu menjadi bukti bahwa upaya pembenahan dan pemutakhiran data kepegawaian yang dilakukan selama ini membuahkan hasil.
“Jujur saja, saya juga tidak menyangka. Setelah data dari BKN Pusat dirilis dan dilakukan pemeringkatan oleh Kanreg VIII, ternyata Kaltara berada di posisi pertama untuk tingkat provinsi di wilayah Kalimantan,” ujar Andi,
Andi menjelaskan, penilaian IKADA dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024 yang mengukur kualitas pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut mencakup empat dimensi utama. Pertama, Completeness (Kelengkapan Data), yang menilai kelengkapan data penting ASN, mulai dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), status jabatan, riwayat pendidikan, TMT PNS, gelar akademik, hingga alamat email pribadi.
Kedua, Timeliness (Ketepatan Waktu), yang mengukur kecepatan pembaruan data, termasuk proses pengangkatan CPNS, pengelolaan data pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), serta aktivitas unit organisasi dalam memperbarui data.
Ketiga, Accuracy (Akurasi), yang memastikan kesesuaian data administrasi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Pegawai (NIP), pangkat, hingga validitas data pengangkatan PPPK.
Sementara dimensi keempat adalah Consistency (Konsistensi), yakni keselarasan data antar sistem, seperti kecocokan tanggal lahir dengan NIP maupun informasi administrasi lainnya.
“Saat kami melihat hasil evaluasi Kanreg VIII, Kaltara unggul pada tiga dimensi penilaian dibandingkan daerah lain. Itu yang mendongkrak nilai kita hingga menjadi yang tertinggi,” jelasnya.
Meski berhasil menduduki posisi teratas, Andi mengingatkan bahwa mempertahankan kualitas data menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Pasalnya, data kepegawaian terus berubah seiring adanya mutasi, promosi, kenaikan pangkat, hingga pensiun.
Saat ini, sekitar 6.400 lebih ASN di lingkungan Pemprov Kaltara dipantau dan dinilai secara individual melalui sistem BKN.
Karena itu, ia mengimbau seluruh ASN agar lebih proaktif melakukan pembaruan data pribadi secara mandiri.
“Harapan kami kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltara, mari rutin memperbarui data pribadi masing-masing. Jangan menunggu sampai dibutuhkan, karena data yang selalu mutakhir akan mempermudah seluruh layanan kepegawaian,” tegasnya.
Andi juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengelola kepegawaian di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga kualitas data ASN.
Menurutnya, di era digital saat ini hampir seluruh layanan kepegawaian telah berjalan berbasis sistem. Oleh sebab itu, kelengkapan dan akurasi data menjadi kunci agar proses layanan, mulai dari kenaikan pangkat hingga pensiun, dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan tanpa kendala administrasi.
“Syukurnya kita memiliki pengelola kepegawaian di setiap OPD yang aktif berkoordinasi. Dengan data yang lengkap dan selalu diperbarui, seluruh layanan kepegawaian akan semakin mudah, cepat, dan efisien,” pungkasnya.
Versi ini menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang lebih kuat, alur lebih rapi, serta menonjolkan nilai berita melalui judul yang lebih menarik dan pembukaan yang lebih menggugah.(Rdi)
