TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mencari cara agar Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Pemkab Berau menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) menggelar kegiatan Penguatan BUMK dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said. Hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Muhammad Bayu beserta jajaran akademisi, para camat, serta kepala kampung dari berbagai wilayah di Berau.
Rektor UMB, Muhammad Bayu, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan. Menurutnya, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan di masyarakat, termasuk memperkuat perekonomian kampung melalui BUMK.
“Perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada akademisi, tetapi juga harus bertransformasi menjadi pusat solusi. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola BUMK agar mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan dukungan permodalan bagi BUMK melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) sejak 2017. Namun, pemanfaatannya hingga kini dinilai masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data DPMK, dari hampir 100 kampung di Kabupaten Berau, baru sekitar 20 kampung yang berhasil memanfaatkan dana tersebut melalui pengembangan BUMK. Sisanya masih terkendala berbagai persoalan, mulai dari lemahnya tata kelola, administrasi, hingga kapasitas pengelola.
“Bantuan permodalan melalui ADK sudah kita berikan sejak tahun 2017. Namun berdasarkan laporan DPMK, hingga saat ini baru sekitar 20 kampung dari hampir 100 kampung di Kabupaten Berau yang berhasil memanfaatkan dana tersebut melalui BUMK. Selebihnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pengelolaan, administrasi, maupun persoalan lainnya,” jelasnya.
Muhammad Said menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, BUMK memiliki peran strategis sebagai wadah pengelolaan potensi unggulan kampung yang mampu membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, ia berharap kegiatan penguatan ini tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas para pengelola BUMK agar lebih profesional, memahami tata kelola usaha, hingga mampu mengembangkan unit bisnis yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing kampung.
Menurutnya, kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Berau menjadi langkah penting untuk menghadirkan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut setiap program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Berau diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar lebih maksimal lagi di tengah efisiensi anggaran,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala kampung dan pengurus BUMK memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat jejaring antarkampung dalam mengembangkan usaha yang berdaya saing.
Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah kampung diharapkan mampu melahirkan BUMK yang lebih sehat, profesional, serta mampu menjadi tulang punggung ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke seluruh kampung di Kabupaten Berau.
