Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan setelah tidak menemui massa aksi 21 April yang mendatangi Kantor Gubernur. Kritik bermunculan, terutama karena kepala daerah yang akrab disapa Harum itu baru menyampaikan tanggapan melalui media sosial sehari setelah aksi berlangsung.
Rudy akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan, ketidakhadirannya di tengah massa bukan tanpa alasan. Selain faktor prosedural, ia juga mempertimbangkan aspek keamanan.
Menurut Rudy, sejak awal tuntutan demonstran lebih diarahkan kepada DPRD Kalimantan Timur. Karena itu, ia menilai penyampaian aspirasi seharusnya difokuskan ke lembaga legislatif, bukan pemerintah provinsi.
“Tujuan utamanya itu ke DPRD. Tuntutannya ke DPRD. Kalau tidak dipenuhi, seharusnya tetap di sana,” ujarnya dalam pertemuan dengan awak media, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menekankan tidak pernah ada permintaan resmi dari massa untuk bertemu langsung di Kantor Gubernur. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap membuka ruang dialog, dengan catatan dilakukan dalam forum yang lebih kondusif.
“Kami siap berdialog, tapi tidak di tengah kerumunan massa,” kata Rudy.
Bagi Rudy, dialog di tengah situasi aksi yang memanas tidak akan menghasilkan keputusan yang efektif. Ia menyebut pembahasan tuntutan membutuhkan pendekatan berbasis data dan forum formal.
“Kalau di lapangan dalam keadaan panas, tidak akan menghasilkan solusi. Harus dengan data,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan situasi di lapangan saat aksi berlangsung sudah tidak kondusif. Menjelang petang, terjadi insiden pelemparan botol, plastik, hingga batu ke arah aparat keamanan.
“Sudah sore, hampir jam enam. Setelah itu ada insiden pelemparan,” katanya.
Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko jika ia berada langsung di tengah massa. Pertimbangan keamanan pun menjadi alasan utama untuk tidak menemui demonstran secara langsung.
Sebagai alternatif, Rudy menawarkan forum dialog rutin yang digelar di rumah jabatan gubernur setiap bulan. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan daerah.
“Kami membuka pintu, satu bulan sekali untuk berdialog. Mari sama-sama mengawal pembangunan,” tutupnya.
Rudy menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan kritik dan masukan, selama disampaikan secara konstruktif dan melalui mekanisme yang tepat.
