TANJUNG REDEB — Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi, mendesak pemerintah daerah segera menetapkan pengelola kawasan Kota Tua Teluk Bayur. Langkah itu dinilai krusial agar bangunan yang telah direvitalisasi dengan dana APBD tidak berujung terbengkalai.
Menurut Sumadi, kawasan tersebut menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun hingga kini, pemanfaatannya belum optimal lantaran belum ada pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran untuk memperbaiki sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Karena itu, keberlanjutan pemanfaatannya harus segera dipastikan.
“Bangunan di kawasan Kota Tua Teluk Bayur sudah direnovasi menggunakan APBD. Jangan sampai setelah diperbaiki justru tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum ada pengelolanya,” tegas Sumadi.
Sumadi menilai, jika penetapan pengelola terus berlarut, bangunan yang telah direvitalisasi berpotensi kembali tidak terurus. Kondisi itu tentu akan merugikan daerah, baik dari sisi anggaran maupun peluang pengembangan kawasan.
Ia pun mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau segera mengambil langkah konkret. Koordinasi dengan pihak Kecamatan Teluk Bayur dinilai perlu dipercepat untuk menentukan skema pengelolaan yang jelas.
“Disbudpar bersama Kecamatan Teluk Bayur harus segera duduk bersama. Tentukan siapa yang bertanggung jawab mengelola kawasan itu,” ujarnya.
Dengan adanya pengelola yang pasti, Sumadi optimistis pengembangan kawasan Kota Tua Teluk Bayur bisa lebih terarah. Kawasan tersebut, kata dia, berpeluang dikembangkan menjadi ruang wisata budaya hingga pusat ekonomi kreatif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau sudah jelas pengelolanya, program pengembangannya akan lebih terstruktur. Ini bisa jadi ruang wisata sekaligus menggerakkan ekonomi warga,” pungkasnya.
