TANJUNG REDEB — Ancaman banjir kembali menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Berau seiring potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini mendorong perhatian serius terhadap kesiapan pemerintah daerah, baik dalam penanganan darurat maupun upaya mitigasi jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar respons di lapangan berjalan cepat dan efektif.
Menurutnya, koordinasi perlu melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan. Hal ini penting terutama untuk wilayah yang selama ini kerap terdampak genangan saat curah hujan meningkat.
“Penanganan banjir harus terpadu. Semua pihak harus bergerak bersama agar respons di lapangan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.
Waris juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Ia menekankan perlunya peningkatan kesiapan, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun sistem tanggap darurat.
Selain itu, informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai harus terus disampaikan secara intensif kepada masyarakat. Langkah ini dianggap penting agar warga dapat melakukan antisipasi lebih dini saat potensi hujan meningkat.
Tak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, Waris juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menekan risiko banjir. Salah satu opsi yang mencuat adalah relokasi warga di kawasan rawan.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut harus dipersiapkan secara matang, mulai dari kejelasan status lahan, kesiapan infrastruktur, hingga pendataan warga terdampak.
“Dengan mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, risiko banjir bisa ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
