NASIONAL – Implementasi kepatuhan platform digital terhadap regulasi pemerintah mulai memasuki fase nyata. Bukan lagi sekadar komitmen, kini langkah konkret mulai terlihat.
Platform berbagi video TikTok menjadi yang terdepan dalam menunjukkan progres tersebut. Hingga akhir April 2026, TikTok tercatat telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun milik pengguna di bawah usia 16 tahun lonjakan signifikan dari angka sebelumnya yang masih berada di kisaran 780 ribu akun.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai capaian ini sebagai sinyal penting bahwa kebijakan pemerintah mulai dijalankan secara serius oleh platform digital.
“Langkah ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS sudah bergerak dari sekadar komitmen menuju implementasi konkret,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Tak berhenti pada penertiban akun anak, pemerintah bersama TikTok juga tengah merancang langkah lanjutan yang lebih sistematis. Fokus berikutnya mencakup penguatan pengawasan terhadap konten berisiko, termasuk penanganan judi online yang masih menjadi ancaman di ruang digital.
Meski mengapresiasi langkah TikTok, Meutya menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh platform, tanpa pengecualian. Ia mengingatkan agar perusahaan teknologi tidak berhenti pada pernyataan komitmen semata.
“Semua platform harus segera menunjukkan langkah nyata dan melaporkannya kepada publik melalui Kementerian Komdigi,” tegasnya.
Pemerintah juga memberi tenggat waktu hingga 6 Juni 2026 bagi seluruh platform untuk menyerahkan self-assessment kepatuhan. Langkah ini dinilai krusial agar proses evaluasi berjalan lebih cepat, transparan, dan terukur.
Di sisi lain, TikTok menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat keamanan pengguna. Head of Public Policy TikTok Indonesia, Hilmi Ardianto, menegaskan bahwa perlindungan pengguna terutama anak-anak menjadi prioritas utama.
Selain penegakan aturan internal, TikTok juga terus menggencarkan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Kampanye edukatif, termasuk gerakan anti judi online, disebut sebagai bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
Dengan langkah-langkah ini, arah kebijakan digital Indonesia mulai menunjukkan hasil: dari regulasi di atas kertas menuju implementasi yang berdampak nyata.
