TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau mulai menancapkan arah baru pembangunan kampung. Bukan lagi sekadar angka administratif, melainkan berbasis satu indikator tunggal: Indeks Desa (ID).
Langkah itu ditandai lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan data ID 2026 yang digelar di Ruang Sangalaki, Selasa, 21 April 2026. Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, membuka kegiatan yang diikuti sekitar 100 kepala seksi pemerintahan kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, menyebut 2025 menjadi titik balik. Pemerintah pusat, melalui Permendesa Nomor 9 Tahun 2024, resmi mengganti Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Indeks Desa.
“Sekarang hanya satu indikator. Lebih ringkas, tapi juga lebih menuntut akurasi,” kata Tentram.
Indeks Desa merangkum enam dimensi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Seluruh data akan bermuara ke Kementerian Desa, melalui tahapan berlapis pengukuran, verifikasi, hingga validasi yang ditutup pada 30 Juli 2026.
Bagi pemerintah daerah, ID bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi kompas kebijakan.
Data terbaru menunjukkan pergeseran status desa di Berau. Jumlah desa berkembang turun dari 39 menjadi 30. Sebaliknya, desa maju naik dari 42 menjadi 47, dan desa mandiri bertambah dari 19 menjadi 22. Sejak 2024, tak ada lagi desa berstatus tertinggal.
Namun, Tentram mengingatkan, jarak antarstatus masih tipis. Sedikit perubahan data bisa menggeser posisi desa.
“Itu sebabnya pengisian data tidak boleh asal,” ujarnya.
Tahun ini, DPMK membidik lompatan baru. Kampung Suaran dan Giring-Giring diproyeksikan naik menjadi desa mandiri. Sementara Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang ditargetkan menyusul ke status desa maju.
Di sisi lain, Sekkab Muhammad Said menggarisbawahi satu hal: kejujuran data. Ia meminta aparatur kampung tak tergoda “memoles” angka.
“Data harus mencerminkan kondisi riil. Kalau tidak, kebijakan bisa salah arah,” katanya.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Di tengah penyesuaian fiskal, termasuk berkurangnya alokasi dana kampung, pemerintah desa dituntut lebih cermat membaca potensi lokal.
Bagi Berau, Indeks Desa kini bukan sekadar alat ukur. Ia menjadi penentu siapa yang benar-benar maju, dan siapa yang hanya terlihat maju di atas kertas.
