BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah serius untuk memperkuat penanganan permasalahan narkotika dengan mendorong percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Langkah ini diambil seiring meningkatnya intensitas peredaran narkoba yang dinilai telah mengancam keamanan dan masa depan generasi muda di daerah tersebut.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa peningkatan status kelembagaan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menjadi BNNK sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, tantangan peredaran narkoba di Berau kini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu.
Ia mengungkapkan, Berau tidak lagi hanya menjadi jalur singgah peredaran narkotika, namun telah berubah menjadi wilayah sasaran. Kondisi ini menuntut penguatan kelembagaan yang memiliki kewenangan lebih luas, sistem kerja yang terintegrasi, serta dukungan fasilitas yang memadai.
“Situasi peredaran narkoba di Berau sudah berada pada level yang harus ditangani secara serius dan terkoordinasi. Kehadiran BNNK menjadi bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Gamalis.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan aset berupa lahan hibah untuk pembangunan kantor BNNK. Lahan tersebut berada di kawasan Jalan ARM Ayoeb, Kecamatan Gunung Tabur, dengan luasan lebih dari 3.000 meter persegi, jauh di atas persyaratan minimal yang ditetapkan.
Gamalis menjelaskan, penyediaan lahan yang lebih luas dimaksudkan agar pengembangan sarana dan prasarana BNNK di masa mendatang dapat dilakukan secara optimal tanpa keterbatasan ruang.
Urgensi pembentukan BNNK semakin menguat setelah aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar di wilayah Berau.
Pengungkapan tersebut menjadi indikator bahwa daerah ini membutuhkan sistem penanganan narkoba yang lebih terstruktur di tingkat kabupaten.
Sambil menunggu pembangunan kantor permanen, pemerintah daerah juga menyiapkan gedung sementara sebagai tempat operasional awal selama masa transisi. Selain itu, dukungan sumber daya manusia telah disiapkan dengan penugasan sekitar 20 aparatur sipil negara untuk mendukung aktivitas kelembagaan.
Dari aspek regulasi, Pemkab Berau saat ini sedang merampungkan dokumen naskah akademik sebagai salah satu syarat administratif pembentukan BNNK.
Gamalis menegaskan, keberadaan BNNK ke depan tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum. Lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak upaya pencegahan, edukasi masyarakat, hingga layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
“BNNK nantinya harus mampu bekerja secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga pemulihan, demi melindungi masyarakat Berau dari ancaman narkoba,” pungkasnya.(SC)
