TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memberi perhatian serius terhadap kualitas data kampung yang diinput melalui sistem berbasis daring. Di balik upaya digitalisasi tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persoalan jaringan internet hingga ketepatan data yang dimasukkan oleh operator di lapangan.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan sistem penginputan data secara online menuntut kecepatan sekaligus ketelitian. Seluruh data yang diunggah harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena akan menjadi dasar dalam proses penilaian status perkembangan kampung.
“Data pasti diverifikasi, jadi harus diisi dengan benar,” tegasnya.
Menurutnya, kendala jaringan di sejumlah wilayah memang masih menjadi hambatan. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi akurasi dalam proses penginputan. Ia mengingatkan para operator agar tidak sekadar mengejar target waktu, tetapi juga memastikan setiap data yang disampaikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan mengisi data, tapi perlu diingat semua akan diverifikasi kembali,” ujarnya.
Muhammad Said juga menekankan pentingnya koordinasi antara operator kampung dengan kepala kampung selama proses pendataan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi memengaruhi penilaian maupun perubahan status kampung.
“Koordinasi penting agar tidak terjadi kesalahan data,” katanya.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Berau yang belum memiliki kampung dengan status mandiri. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar status kampung dapat meningkat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Berau telah membentuk tim khusus yang bertugas mendorong percepatan peningkatan status kampung melalui berbagai program dan intervensi lintas sektor.
“Kita sudah bentuk tim untuk mendorong kemajuan kampung,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga telah mengumpulkan seluruh kepala kampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyelaraskan langkah serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Di akhir penyampaiannya, Muhammad Said mengingatkan agar setiap anggaran yang telah dialokasikan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung.
“Dana yang sudah dikucurkan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan kampung,” pungkasnya.
