TALISAYAN — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan langkah tegas untuk memperkuat ketahanan pangan dari tingkat kampung. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), setiap kampung kini diwajibkan mengalokasikan 20 persen Dana Kampung untuk program ketahanan pangan yang dikelola lewat Badan Usaha Milik Desa/Kampung (Bumdes/BUMK).
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menyebut kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan instruksi nasional, tetapi strategi memperkuat fondasi ekonomi kampung melalui unit usaha desa. Menurutnya, Bumdes harus bergerak lebih jauh dari sekadar papan nama dan laporan administrasi.
“Kami ingin setiap Bumdes benar-benar hidup. Produktif, menghasilkan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Benih dari Kampung untuk Kampung
Tenteram mencontohkan Bumdes di Kampung Purna Sari Jaya, yang mulai menjalankan usaha penakaran benih jagung. Program sederhana itu disebutnya sebagai model yang bisa direplikasi kampung lain.
Inisiatif tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan benih lokal, tetapi juga membuka peluang distribusi ke kampung sekitar. “Ini contoh yang sangat baik. Kita harus dorong kemandirian dan daya saing produk pertanian lokal,” katanya.
Bumdes Tak Boleh Hanya Menunggu Bantuan
Tenteram mengingatkan pengelola Bumdes agar tidak terjebak pola pikir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Bantuan, katanya, hanya pemantik. Sisanya perlu ditopang kreativitas, inovasi, dan strategi usaha yang serius.
“Silakan gunakan anggaran kampung untuk pengadaan alat bantu atau sarana pendukung lain, selama wajar dan sesuai regulasi. Tapi jangan sampai usaha hanya berjalan ketika ada bantuan,” tegasnya.
Pendampingan Menyeluruh
Untuk memastikan Bumdes berkembang, DPMK Berau menyiapkan pendampingan mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, hingga penyusunan rencana bisnis. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat kampung sebagai aktor utama penggerak ekonomi.
Tenteram berharap, melalui optimalisasi peran Bumdes, masyarakat kampung semakin mandiri dan tidak lagi menunggu intervensi dari luar.
“Bumdes adalah ujung tombak ekonomi kampung. Keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ke depan, DPMK menargetkan seluruh kampung di Berau memiliki Bumdes yang aktif dan berdaya saing, dengan sektor usaha yang disesuaikan potensi lokal—mulai pertanian, perikanan, pariwisata, hingga jasa dan perdagangan. (ADV)
