BERAU — Kabupaten Berau memiliki bentang wilayah luas dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kapasitas ekonomi daerah ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang dimiliki.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai ada ketimpangan antara besarnya sumber daya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tertahan. Dalam pandangannya, kondisi ini menandakan adanya persoalan struktural yang perlu segera diurai.
Ia menyoroti karakteristik wilayah Berau yang didominasi kawasan pesisir sekitar 70 persen dan sisanya daratan, dengan total 115 kampung yang tersebar. Komposisi ini, menurut dia, seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mendorong sektor-sektor unggulan seperti perikanan, kelautan, pariwisata bahari, hingga industri berbasis sumber daya alam.
“Dengan potensi sebesar ini, seharusnya bisa lebih dimaksimalkan,” kata Ananda Rabu, 22 April 2026.
Meski demikian, ia melihat pemanfaatan potensi tersebut belum berjalan optimal. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mampu melaju secepat daerah lain dengan karakteristik serupa. Ia menduga, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, hingga belum terintegrasinya program pembangunan secara menyeluruh.
Menurut Ananda, wilayah pesisir yang luas seharusnya didukung dengan infrastruktur pelabuhan, akses logistik, serta sistem distribusi yang efisien. Tanpa itu, hasil produksi masyarakat—baik dari sektor perikanan maupun komoditas lainnya—akan sulit bersaing di pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, pembangunan tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi tersebut secara berkelanjutan.
“Penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas. Itu tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mendorong agar kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia menegaskan, program pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dalam merancang arah pembangunan Berau ke depan. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi besar yang dimiliki daerah berisiko tidak tergarap secara maksimal.
Ananda menilai, pendekatan pembangunan yang berbasis potensi lokal perlu diperkuat. Artinya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan karakter wilayah, baik pesisir maupun daratan, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah di dalam Berau sendiri.
Ia pun optimistis, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Berau dapat tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur. Namun, ia menekankan bahwa kunci utama terletak pada keberanian mengambil langkah strategis dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
“Potensinya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memastikan arah pembangunan itu benar-benar tepat,” tutupnya
