BERAU – Tekanan fiskal kerap memaksa pemerintah daerah mengambil jalan efisiensi. Namun bagi sebagian wakil rakyat di Berau, penghematan bukan tanpa risiko. Ada kekhawatiran yang mengemuka: jangan sampai kampung ruang hidup masyarakat paling dasar justru menjadi korban.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus dijalankan dengan presisi, bukan sekadar memangkas anggaran secara serampangan. Baginya, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh tersentuh gunting rasionalisasi.
“Situasi fiskal memang menuntut penyesuaian. Tapi jangan sampai program yang menyangkut hajat hidup orang banyak ikut dikurangi,” kata Gideon, belum lama ini.
Bagi Gideon, kampung bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah denyut ekonomi sekaligus titik paling nyata dari kehadiran negara. Di sanalah aktivitas warga bergerak, dari usaha kecil hingga layanan dasar. Jika pembangunan di tingkat ini terhenti, dampaknya tak hanya terasa pada infrastruktur, tetapi juga merambat ke sendi sosial dan ekonomi.
“Kalau kampung tidak dibangun, yang terdampak langsung adalah masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu pijakan paling kuat untuk menjaga arah pembangunan tetap tepat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini, menurutnya, bukan formalitas tahunan, melainkan cermin kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang itu suara masyarakat. Apa yang diusulkan di sana adalah kebutuhan nyata, jadi harus diprioritaskan,” kata dia.
Di tengah keterbatasan anggaran, Gideon mendorong pemerintah daerah tetap membagi porsi pembangunan secara adil. Setidaknya, satu atau dua program prioritas di setiap kampung harus tetap berjalan. Bukan soal jumlah proyek, melainkan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah.
“Minimal ada satu atau dua program di tiap kampung. Itu penting supaya harapan masyarakat tidak padam,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dalam situasi serba terbatas, koordinasi menjadi kunci untuk menentukan mana program yang bisa ditunda dan mana yang tak boleh diganggu.
“Kami di DPRD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Harus selektif, mana yang benar-benar prioritas,” kata Gideon.
DPRD, lanjut dia, akan tetap mengawal aspirasi masyarakat, termasuk hasil reses yang telah dihimpun. Baginya, aspirasi bukan sekadar catatan, melainkan mandat yang harus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Aspirasi masyarakat itu harus diperjuangkan. Itu komitmen kami,” ujarnya.
Gideon mengingatkan, efisiensi seharusnya dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan anggaran, bukan sekadar mengurangi belanja. Ukurannya bukan pada besarnya penghematan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang tetap dirasakan masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kepedulian. Justru bagaimana dengan anggaran terbatas, pemerintah tetap hadir,” katanya.
Di tengah tekanan anggaran, satu garis tegas tak boleh dilampaui: pembangunan kampung harus tetap berjalan. Sebab dari sanalah roda ekonomi daerah berputar. Jika kampung bergerak, daerah ikut hidup. Sebaliknya, jika kampung terabaikan, kesenjangan hanya akan melebar.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat masyarakat kecil tersisih,” tutupnya
