Tanjung Redeb – Persoalan ilegal fishing di Kabupaten Berau masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan sebab wilayah laut bukan menjadi kewenangan kabupaten.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mendorong pemerintah memaksimalkan pengawasan dan pengamanan terhadap illegal fishing.
Menurutnya perlua adanya pengawasan maksimal, seperti pemerintah harus membangun pos penjagaan.
“Sehingga nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah bisa segera ditindak,” ungkapnya.
Menurut Darlena, bila permasalahan ilegal fishing ini dibiarkan berlarut-larut maka dapat merusak ekosistem laut, sehingga perlu perhatian serius antar seluruh pihak.
Darlena menilai, selain memengaruhi ekosistem laut, illegal fishing huga akan mematikan sektor pariwisata. Sebab keindahan destinasi wisata dapat rusak akibat pengeboman ikan.
“Saya apresiasi upaya pemerintah karena sudah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya untuk mengingatkan masyarakat terkait masalah ini,” ucapnya.
Ia menyarankan, agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan untuk pengawasan ilegal fishing, seperti memperketat pengawasan yang seharusnya kebijakan pemerintah memiliki sasaran yang tepat agar masyarakat peduli dan peka terhadap pelanggar hukum seperti ilegal fishing.
“Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.
Politikus Partai NasDem ini juga mendukung dan memberdayakan para nelayan dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan mesin dompeng untuk memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut.
“Dari reses tiap tahunnya kita akan realisasikan bantuan ini dari masyarakat baik di anggaran murni maupun perubahan,” bebernya.
Darlena berharap, dengan adanya peraturan yang dibuat secara khusus, bisa berpengaruh besar ke masyarakat. khususnya para nelayan.
Karena kebijakan pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.
“Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini,” tutupnya. (Adv/Fery)
