Jakarta – Pesta Demokrasi di Indonesia merupakan hal yang sangat di tunggu-tunggu. Untuk melaksanakan Pesta Demokrasi tersebut membutuhkan banyak biaya, salah satunya untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara berkala.
Besarnya biaya demokrasi pun disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani, tepat saat hari pencoblosan Pemilu 2024.
“Kita jaga demokrasi, ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede banget, jadi kita jaga supaya bagus,” kata Sri Mulyani, dilansir Antara, Rabu (14/2/2024).
Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp 71,3 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Angka itu menjadi anggaran pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, setidaknya sejak awal Era Reformasi tahun 1999.
Berdasarkan arsip Kompas, Pemilu 1999 terselenggara dengan alokasi anggaran hanya Rp1,52 triliun. Kemudian pada Pemilu 2004 biayanya naik menjadi Rp4,45 triliun.
Selain terdongkrak inflasi, kenaikan anggaran Pemilu 2004 juga dipengaruhi adanya sistem pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali diterapkan Indonesia.
Sistem tersebut lantas berlanjut sampai hari ini, dengan anggaran yang kian membesar seperti terlihat pada grafik.
Meski memakan banyak anggaran, Diharapkan pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna mewujudkan tujuan negara dan mensukseskan Pesta Demokrasi. (ANT/RIS/FST)
