Tanjung Redeb – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga turut memantau persoalan yang kerap dikeluhkan para kepala kampung dalam mengelola keuangan ADK. Hal ini juga menjadi sorotan pasalnya tidak sedikit kepala kampung harus terjerat kasus karena minimnya pengetahuan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengatakan, dalam beberapa waktu ini sudah dua kakam di Kecamatan Bidukbiduk yang tersandung kasus penyelewengan anggaran kampungnya.
“Sebelumnya kakam Giring-Giring kan, ini baru-baru saja kakam Teluk Sumbang,” ungkap Saga.
Lanjutnya, kerawanan dalam pengelolaan keuangan ini memang menjadi permasalahan yang krusial dan harus memerlukan tenaga teknis perencanaan pembangunan kampung dari Pemkab Berau.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Harus ada petugas khusus mendampingi pengelolaan keuangan kampung ini,” katanya.
Saga menyebut, tenaga teknis perencanaan pembangunan kampung ini seharusnya ada untuk setiap kampung di Kabupaten Berau. Pasalnya, menurutnya pengelolaan keuangan ini tidak gampang dan tidak semua kakam bisa mengelolanya dengan baik.
“Saat saya kunjungan dinas di wilayah pesisir kemarin beberapa kakam di sana meminta ada satu staf khusus yang bisa membantu mengelola keuangan kampung,” bebernya.
“Kalau perlu beri pelatihan mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya,” tambahnya.
Dirinya berharap, Pemkab Berau memberikan perhatian khusus untuk permasalahan ini. Tentunya ini bisa lebih memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk lebih baik membangun dan memajukan kampungnya masing-masing.
“Ini harusnya bisa terealisasi. Kita harus melakukan upaya ini secepat mungkin. Mengingat kakam yang menjabat saat ini kebanyakan masih baru dan belum berpengalaman, dan memerlukan pendampingan lebih lanjut,” pungkasnya. (Adv/Fery)
