TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mencatat realisasi belanja daerah hingga 17 Juli 2026 telah mencapai 38,9 persen dari total anggaran yang tersedia.
Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang normal dan stabil sesuai dengan pola penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Utara, Nurdin SE melalui Kepala Subbidang Pelaporan, Linggo, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi realisasi belanja daerah selama periode 1 Januari hingga 17 Juli 2026 berdasarkan data yang telah dihimpun BKAD.
“Per 17 Juli kemarin, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di angka 38,9 persen. Secara umum, penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” ujarnya baru-baru ini.
Linggo merinci, realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar lebih dari Rp486 miliar, belanja barang dan jasa lebih dari Rp319 miliar, belanja subsidi sebesar Rp46 miliar, serta belanja hibah yang telah terealisasi lebih dari Rp12 miliar.
Ia menambahkan, seluruh perkembangan realisasi belanja daerah terus dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Laporan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap kali pemerintah pusat meminta data, kami langsung menyampaikan realisasi yang ada. Bahkan setiap pekan, tepatnya setiap hari Jumat, kami rutin mengirimkan laporan perkembangan realisasi belanja ke Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Menurut Linggo, realisasi belanja daerah pada triwulan pertama hingga triwulan ketiga umumnya didominasi oleh belanja operasional yang bersifat rutin, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Sementara itu, belanja modal biasanya mengalami percepatan pada akhir tahun anggaran setelah progres fisik pekerjaan selesai.
“Kalau untuk belanja modal memang polanya hampir setiap tahun seperti itu. Pekerjaan fisiknya lebih dulu diselesaikan, kemudian realisasi keuangannya banyak terjadi pada triwulan keempat. Jadi kondisi ini masih tergolong normal,” katanya.
Ia menyebutkan, realisasi belanja modal saat ini berada di kisaran 38 hingga 40 persen. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring penyelesaian berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan di sejumlah perangkat daerah.
Meski demikian, BKAD tetap mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat terus meningkat hingga akhir tahun.
“Kami berharap seluruh OPD dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target realisasi belanja daerah yang telah ditetapkan bisa tercapai. Semakin baik penyerapan anggaran, maka manfaat pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(Rdi)
