TANJUNG REDEB — Proses seleksi terbuka untuk mengisi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau masih belum memasuki tahapan berikutnya. Bukan karena terkendala di daerah, melainkan menunggu tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penyempurnaan susunan panitia seleksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan seluruh tahapan telah berjalan sesuai mekanisme. Namun, Pemkab Berau harus lebih dulu memenuhi rekomendasi pemerintah pusat sebelum seleksi dilanjutkan.
“Kita bersiap melanjutkan proses ke tahap berikutnya, sambil memenuhi unsur kelengkapan yang direkomendasikan pemerintah pusat. Semuanya sudah berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Muhammad Said menjelaskan, BKN meminta agar komposisi panitia seleksi melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga objektivitas dan kualitas proses seleksi pejabat pimpinan tinggi.
Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Berau telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar menunjuk satu pejabat pemerintah provinsi sebagai anggota panitia seleksi.
Menurutnya, setelah nama perwakilan dari Pemprov ditetapkan, seluruh tahapan seleksi akan langsung kembali berjalan sesuai jadwal yang telah disiapkan.
“Sekarang tinggal menunggu siapa yang ditunjuk oleh gubernur sebagai anggota pansel. Kalau itu sudah ada, maka proses akan langsung kita lanjutkan ke tahapan berikutnya,” jelasnya.
Setelah susunan panitia seleksi dinyatakan lengkap, para peserta akan menghadapi serangkaian tahapan penting, mulai dari penyusunan makalah, presentasi gagasan, hingga asesmen kompetensi. Hasil dari seluruh proses tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang dinilai paling layak menduduki jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun lima jabatan yang saat ini diperebutkan melalui mekanisme seleksi terbuka meliputi Sekretaris DPRD Berau, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Kelima posisi tersebut merupakan jabatan eselon IIb yang memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau. Karena itu, Pemkab Berau memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional, transparan, dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. (ADV)
