Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Zona.my.id PT Zona Nyaman Indonesia
Get
Example floating
Example floating
Pemkab Berau

Sri Juniarsih Akui Tak Dapat Turun Langsung, Pengecekan Dugaan Miras Ilegal Dilakukan OPD dan APH

ZonaTV
28
×

Sri Juniarsih Akui Tak Dapat Turun Langsung, Pengecekan Dugaan Miras Ilegal Dilakukan OPD dan APH

Sebarkan artikel ini
3172feef 1773619763 69b74a33f1dfd
Foto: Pemusnahan miras di Berau (IST)

BERAU – Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Berau terhadap dugaan peredaran minuman keras (miras) ilegal di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam (THM) masih menjadi perhatian publik. Hal ini menyusul pernyataan Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang menyebut proses pengecekan lapangan telah dikoordinasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama aparat penegak hukum (APH).

Saat dimintai keterangan mengenai perkembangan penanganan dugaan tersebut, Sri Juniarsih menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan instansi terkait agar melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan. Namun, ia mengaku tidak dapat melakukan pengecekan secara pribadi ke lokasi.

“Ya, saya sudah terkomunikasikan dengan OPD yang terkait, untuk bisa langsung ke lapangan melihat keadaan. Karena kalau saya nggak bisa masuk ke sana. Jadi itu yang maksudnya Satpol PP mungkin kerja sama dengan APH,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Pernyataan itu menjadi perhatian karena sebelumnya, pada 12 Mei 2026, Sri Juniarsih menyampaikan komitmennya untuk memastikan langsung kondisi di lapangan terkait dugaan peredaran miras ilegal yang disebut melibatkan sejumlah hotel dan THM di Berau.

Kala itu, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menerbitkan izin terhadap peredaran miras yang dimaksud dan berjanji akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Intinya semua miras yang ada itu ilegal, saya tidak pernah memberikan izin, nanti saya akan tetap cek,” tegasnya saat itu.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi yang disampaikan kepada publik mengenai hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD dan APH terkait dugaan tersebut.

Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses pengecekan yang telah dikoordinasikan pemerintah daerah, termasuk hasil temuan di lapangan dan langkah-langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran. Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanganan persoalan yang sempat menjadi perhatian bersama tersebut.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan