BERAU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau terus mengintensifkan agenda kunjungan kerja ke sejumlah partai politik serta organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bumi Batiwakal. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dan penyamaan visi guna mewujudkan proses pemilu yang bersih, berintegritas, serta bebas dari isu SARA.
Komisioner Bawaslu Berau, Natalis, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini didasari oleh banyaknya catatan refleksi dari perjalanan pemilu sebelumnya. Bawaslu menilai, penciptaan iklim demokrasi yang sehat tidak dapat dibebankan kepada lembaga pengawas saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif bersama pengurus partai politik selaku pilar utama demokrasi.
“Bila rakyat adalah tubuh dari demokrasi, maka partai politik adalah jantungnya. Oleh sebab itu, kita harus bergerak sinergis. Pertemuan ini menjadi tahap awal bagi Bawaslu, parpol, dan keterlibatan elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun ikatan komitmen moral demi menjaga marwah demokrasi kita ke depan,” ungkap Natalis saat melangsungkan kunjungan ke Kantor DPD Partai Super TBK (PSI) Berau, Jumat (22/5/2026).
Secara khusus, Bawaslu menyoroti pentingnya peran parpol baru yang diisi oleh kalangan generasi muda, seperti Partai Super TBK (PSI). Bawaslu mendorong agar ke depan parpol dapat menggalakkan program sekolah politik secara berkala bagi anak-anak muda serta masyarakat luas sebagai wadah edukasi kepemiluan.
Selain menyambangi Partai Super TBK (PSI), pihak Bawaslu mengonfirmasi telah melakukan pertemuan serupa dengan sejumlah parpol lain seperti Partai Gelora, PDI Perjuangan, Perindo, Golkar, dan Gerindra. Komunikasi intensif juga terus dibangun bersama aliansi mahasiswa Cipayung, GP Ansor, serta sejumlah organisasi daerah di Kabupaten Berau.
Menanggapi keresahan publik terkait bayang-bayang politik uang (money politics), Natalius menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan krusial yang dikeluhkan oleh semua pihak, baik oleh masyarakat maupun peserta pemilu itu sendiri. Menurutnya, praktik politik uang muncul akibat adanya krisis kepercayaan psikologis di tengah ruang publik.
“Masyarakat terkadang mengambil langkah pendek karena tidak percaya pada proses politik, sehingga memilih menerima uangnya. Di sisi lain, partai politik juga khawatir tidak akan dipilih jika tidak menggunakan uang. Ini adalah masalah moralitas, bukan lagi soal aturan, sebab regulasi kita sudah jelas melarang dan mengategorikan politik uang sebagai sebuah tindakan kejahatan,” tegasnya.
Natalis menambahkan, komitmen moral untuk melawan kejahatan politik uang harus dihidupkan dan didiskusikan secara berulang-ulang agar tertanam kuat di dalam sanubari setiap kelompok kepentingan. Dirinya meminta masyarakat luas untuk tetap aktif berpartisipasi dan menjaga kepercayaan terhadap sistem meritokrasi dalam rekrutmen kepemimpinan lima tahunan.
Sementara itu, Ketua Partai Super TBK (PSI) Kabupaten Berau, Mikael, menyambut baik langkah taktis yang diinisiasi oleh jajaran komisioner Bawaslu Berau. Pihaknya mengapresiasi penegasan Bawaslu yang menempatkan partai politik sebagai organ vital dalam sirkulasi demokrasi daerah.
Mikael menyatakan, Partai Super TBK (PSI) berkomitmen penuh untuk memangkas dan meminimalisasi ruang gerak praktik politik uang demi melahirkan pemimpin yang murni bekerja untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, politik uang hanya akan menjebak proses pemilu ke dalam hubungan transaksional yang merugikan masa depan daerah.
“Jika proses pemilu berjalan tanpa politik uang, maka pemimpin yang lahir akan memiliki tanggung jawab moral yang kuat kepada konstituennya karena mereka dipilih secara murni oleh rakyat. PSI ke depan berkomitmen membangun iklim demokrasi yang baik dari dalam, dimulai dengan menjaga nilai moralitas seluruh anggota kami,” pungkas Mikael.
