TANJUNG SELOR – Keberadaan pasar sore di kawasan permukiman Jalan Suprapto, Kabupaten Bulungan, baru- baru ini menuai keluhan warga. Selama hampir 16 tahun, aktivitas pasar yang berada di tengah lingkungan tempat tinggal itu belum juga memiliki kepastian relokasi dari pemerintah.
Salah satu warga, Vivy, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia menilai keberadaan pasar sore telah mengganggu kenyamanan warga, bahkan memicu persoalan lingkungan hingga potensi konflik sosial.
“Kami sangat menolak keberadaan pasar sore, apalagi ini sudah berjalan sejak lama. Sebagian warga sebenarnya menolak, tapi takut untuk bersuara,” ujar Vivy saat ditemui pekan ini.
Tak hanya itu, Vivy juga mengaku sempat mengalami intimidasi dari orang tak dikenal setelah menyampaikan keluhannya. Hal ini semakin menambah kekhawatiran warga yang ingin memperjuangkan hak atas lingkungan tempat tinggal mereka.
Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian hukum maupun langkah tegas dari pemerintah terkait nasib warga dan keberadaan pasar tersebut. Ia menilai penertiban yang dilakukan pemerintah selama ini terkesan tidak adil.
“Ada ketidakadilan. Di tempat lain (Sepanjang Tepian Sungai Kayan) Sabanar Lama pedagang kaki lima bisa ditertibkan, tapi di sini dibiarkan. Kalau pemerintah konsisten dengan perda, warga tidak perlu sampai membuat petisi,” tegasnya.
Kondisi lingkungan juga menjadi sorotan. Vivy menyebut aktivitas pedagang kerap menimbulkan pencemaran, seperti limbah yang dibuang ke parit, penjemuran ikan asin, hingga penjualan bahan bakar di area permukiman warga, Meski saat ini kondisi kebersihan disebut mulai membaik, warga tetap khawatir terhadap dampak jangka panjang.
“Kami takut terjadi konflik dan pencemaran lingkungan dari limbah pedagang. Ini bukan masalah sepele,” tambahnya.
Perempuan yang berprofesi sebagai penasehat hukum itu juga mempertanyakan kredibilitas pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah terkesan tebang pilih dalam menegakkan aturan.
“Kalau disebut sebagai ikon, seharusnya disiapkan pasar yang layak, bukan justru mengorbankan pekarangan warga. Hak kami juga harus dipenuhi,” katanya.
Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan memberikan solusi yang adil, baik bagi warga maupun para pedagang.
Kemudian disusul Pedagang, Sabar mengaku telah mengetahui keluhan pemilik rumah yang berada di kawasan pasar sore, Sabar mengaku mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama kedepan.
“Ya mau tidak mau kita ikut jika dipindahkan pasti kita pindah, cuman kalau saya ini kan jualan buahan nanti mungkin saya akan menyewa di rumah milik warga yang berada di sekitar pasar,” bebernya.
Ia pun mengaku bahwa keluhan dari masyarakat itu memang sudah sejak lama dengan adanya pasar sore, namun pihaknya bingung untuk relokasi kemana.
“Kalau ditanya mau atau tidak pindah, ya mau gak harus mau sudah cukup lama juga kita jualan disini,” tambahnya.
Kemudian terkait rencana direlokasi ke Pasar Sore ke Depan tambangan Salimbatu tepat berdampingan salah satu cafe, ia mengaku tidak dapat mengikuti karena cukup jauh apalagi kondisi tubuh yang sudah tidak memadai untuk berpindah.
“Ya palingan saya itu di lokasi pasar sore ini saja, nanti sewa di tokoh yang ada disini,” jelasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat, Bupati Bulungan, Syarwani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui keluhan masyarakat dan tengah mencari solusi terbaik.
“Kami memahami keluhan warga, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan nasib para pedagang yang sudah lama berjualan di sana. Kita upayakan solusi yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah sedang mempertimbangkan beberapa alternatif lokasi untuk relokasi pasar sore. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait lokasi tersebut.
“Masih kita bahas lebih lanjut. Tidak semua lahan di lokasi itu milik pemerintah daerah, jadi perlu komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa menemukan solusi terbaik,” jelasnya.
Pemerintah berharap, melalui pembahasan yang matang, dapat ditemukan jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. (*)
