BERAU — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menekan aktivitas operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Berau. Pemerintah daerah merespons dengan memperketat penggunaan BBM, termasuk membatasi mobilitas kendaraan dinas dan perjalanan lapangan.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan kebijakan efisiensi yang sebelumnya telah diterapkan kini kian terasa dampaknya. Terutama pada kendaraan operasional berbahan bakar diesel yang dominan digunakan di lapangan.
“Efisiensi BBM sudah kita lakukan sebelumnya, dan sekarang dampaknya mulai terasa. Mobilisasi ikut terbatas, khususnya kendaraan diesel,” ujar Said, Rabu, 22 April 2026.
Menurut dia, pengurangan alokasi BBM membuat penggunaan kendaraan diesel harus lebih selektif. Sementara itu, kendaraan berbahan bakar non-subsidi seperti pertamax dinilai masih relatif fleksibel digunakan.
“Kendaraan diesel ini yang paling terdampak karena pengurangannya cukup signifikan,” ungkapnya
Sebagai langkah penyesuaian, pemerintah daerah mendorong OPD mengurangi kegiatan yang membutuhkan perjalanan fisik. Sebagian agenda, kata dia, dialihkan ke platform daring untuk menekan konsumsi BBM.
“Kalau kegiatan bisa dilakukan secara online, kita arahkan ke sana,” ujarnya.
Meski demikian, tidak ada aturan teknis yang diberlakukan secara seragam. Pengelolaan efisiensi diserahkan kepada masing-masing pimpinan OPD, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan BBM.
“Setiap kepala dinas kami minta memaksimalkan efisiensi di instansinya, sekaligus melakukan pengawasan internal,” tutup Said.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau merespons kenaikan harga BBM di tengah tekanan anggaran, dengan tetap menjaga keberlangsungan layanan publik.
