Berau – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pesisir Selatan kembali mencuat. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, mendesak percepatan pembangunan di Kecamatan Talisayan yang diproyeksikan menjadi calon ibu kota kabupaten baru tersebut.
Menurut Thamrin, pemerintah daerah tidak boleh terus menumpuk pembangunan di Tanjung Redeb. Wilayah pesisir, katanya, memiliki potensi besar namun minim sentuhan pembangunan dasar. Infrastruktur, tata ruang, hingga fasilitas pelayanan publik perlu dibenahi sejak awal agar Talisayan siap jika sewaktu-waktu ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru.
“Talisayan harus benar-benar siap jika nantinya ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten baru,” ujarnya.
Meski begitu, langkah menuju DOB Pesisir Selatan belum sepenuhnya mulus. Thamrin mengakui sejumlah kendala masih menahan proses pemekaran, terutama persoalan batas wilayah dan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan pemerintah pusat.
“Selama moratorium belum dicabut, semua proses terhambat. Kami berharap pemerintah pusat segera membuka kembali peluang pemekaran,” kata dia.
Thamrin menekankan bahwa perjuangan DOB bukan hanya beban pemerintah eksekutif. DPRD, menurutnya, turut memegang peran penting dalam penyiapan dokumen teknis, pengusulan administratif, hingga pemenuhan syarat-syarat pembentukan kabupaten baru.
Ia meyakini, jika DOB Pesisir Selatan terwujud, pelayanan publik di wilayah pesisir akan lebih dekat dan percepatan pembangunan bisa lebih merata.
“Ini harapan besar warga pesisir, dan harus terus kita perjuangkan,” ucap Thamrin.
