TANJUNG REDEB – Keluhan soal rusaknya rumah produksi di Kampung Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, akhirnya mendapat tanggapan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau. Fasilitas yang menjadi pusat kegiatan Kelompok Tenggiri 1 itu disebut nyaris ambruk dan tak lagi memenuhi standar sanitasi, sehingga aktivitas produksi terganggu.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa sebelum pembenahan dilakukan, pemerintah harus memastikan lebih dulu status kepemilikan bangunan tersebut.
“Kita harus melihat dulu rumah produksi itu milik siapa. Apakah aset kelompok usaha atau milik BUMK?” kata Eva.
Menurutnya, jalur pengusulan renovasi sangat bergantung pada status aset. Bila bangunan tercatat sebagai aset Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), maka proses pengajuannya wajib melalui dana desa. Namun jika merupakan milik kelompok usaha, mereka harus mengajukan proposal resmi kepada bupati.
“Kalau milik BUMK harus lewat dana desa. Tapi kalau milik kelompok, mereka perlu membuat proposal permohonan hibah renovasi ke bupati, minimal H-1 tahun sebelum APBD ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, kelompok juga dapat mengajukan perbaikan melalui Musrenbang kampung atau menyampaikan aspirasi saat masa reses DPRD.
“Jalur-jalur itu memang disiapkan agar kelompok usaha bisa mendapatkan dukungan pembiayaan yang tepat,” kata Eva. Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum pernah menerima koordinasi dari Kelompok Tenggiri 1. “Setahu kami, belum ada koordinasi dari kelompok tersebut ke Diskoperindag,” ujarnya.
Eva berharap kelompok segera membuka komunikasi agar persoalan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
Di sisi lain, anggota Kelompok Tenggiri 1 mengaku kondisi rumah produksi sudah sangat memprihatinkan: dinding lapuk, lantai rusak, dan sanitasi buruk. Situasi itu bahkan telah mendapat perhatian Dinas Kesehatan Berau.
“Kami sebenarnya punya bahan baku yang berlimpah dan pemasaran juga jalan. Tapi kondisi tempat produksi sudah tidak layak,” ujarnya
Dinas Kesehatan, kata dia, bahkan sudah memberikan teguran terkait ketidaklayakan fasilitas tersebut.
Namun hingga kini, menurutnya, respons dari Diskoperindag belum sesuai harapan. “Pihak dinas hanya meminta kami memperbaiki secara mandiri, sementara kami terkendala anggaran,” katanya.
Kelompok berharap ada kejelasan jalur bantuan dan pendampingan agar produksi mereka tidak tersendat di tengah kebutuhan pasar yang terus meningkat. (adv)
