TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau tengah menghadapi potensi penurunan produksi pangan menyusul adanya penyesuaian anggaran daerah yang memengaruhi sejumlah program pertanian. Kondisi ini membuat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) mengambil langkah cepat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas petani dan memperkuat stok pangan lokal.
Kepala DTPHP Berau, Junaidi, mengatakan bahwa ancaman perlambatan produksi berpotensi terjadi jika sejumlah program pendukung petani terhenti. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya segera mengajukan berbagai kebutuhan mendesak kepada Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Bapelitbang.
“Pertanian tidak boleh berhenti. Ini menyangkut kebutuhan makan masyarakat. Semua kebutuhan pangan strategis dan sarana prasarana sudah kami ajukan ke pusat,” tegasnya.
Program pertanian yang biasanya dikelola kabupaten disebut berpotensi mengalami pengurangan dukungan anggaran. Mulai dari bantuan sarana produksi, kegiatan penyuluhan, hingga pendampingan kelompok tani.
Junaidi menilai, jika tidak ditangani sejak awal, penurunan program dapat berimbas langsung pada hasil panen.
“Kalau pendampingan dan sarana pendukung berkurang, otomatis produksi menurun. Ini efeknya ke pasokan pangan daerah,” ujarnya.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Brigade Pangan, wadah yang menaungi kelompok-kelompok tani produktif di Labanan Jaya, Semurut, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Buyung-Buyung.
Brigade ini selama ini menjadi tulang punggung penyediaan beras dan jagung lokal di Berau. Namun tanpa fasilitas dan pendampingan memadai, kinerjanya dikhawatirkan menurun.
“Brigade Pangan ini garda terdepan. Kalau mereka tidak kuat, ketahanan pangan kita melemah,” jelas Junaidi.
Untuk menjaga produktivitas, DTPHP mengajukan berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersifat mendesak. Beberapa usulan di antaranya:
mesin pengering padi 6–10 ton, dryer jagung 10 ton, rice transplanter, alat tanam modern, combine harvester, bantuan pupuk, bibit, dan obat perlindungan tanaman.
Alsintan ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi tanam dan panen, terutama di tengah perubahan pola musim dan keterbatasan tenaga kerja pertanian.
DTPHP menargetkan petani bisa menambah frekuensi musim tanam menjadi dua hingga tiga kali setahun, sesuai kondisi lahan. Peningkatan indeks pertanaman ini menjadi langkah kunci dalam menjaga ketersediaan pangan jangka panjang.
“Kalau intensitas tanam naik, produksi otomatis ikut naik. Itu yang sedang kami kejar,” kata Junaidi.
Di tengah kondisi ketidakpastian anggaran daerah, DTPHP berharap bantuan dari Kementan dapat menjadi penyangga agar tidak ada program penting yang terputus.
“Mudah-mudahan semua yang kami ajukan bisa diakomodasi. Kalau sampai ada program yang berhenti, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.(ADV/SC)
