BERAU – Dorongan untuk memperkuat kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor kelautan dan perikanan kembali mencuat di Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menilai lemahnya kewenangan daerah membuat potensi ekonomi maritim tak tergarap maksimal, sementara praktik illegal fishing masih marak terjadi di sejumlah titik pesisir.
Rudi menyebut, hingga kini masih ditemukan oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, termasuk di perairan Biduk-Biduk yang dikenal kaya akan ekosistem laut. “Jujur kami prihatin masih ada saja oknum yang ngebom ikan. Padahal itu jelas dilarang,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada pengawasan yang tidak optimal. Hal itu disebabkan kewenangan pengelolaan laut—termasuk penindakan dan pendataan—berada sepenuhnya di level Provinsi Kalimantan Timur, bukan pemerintah kabupaten.
“Provinsi tidak punya wilayah kerja langsung di sini, jadi proses pengawasan pun jauh. Kondisi lapangan sering tidak terpantau,” ujarnya.
Selain pengawasan, keterbatasan kewenangan juga berdampak pada minimnya program pemberdayaan untuk nelayan lokal. Pemkab, kata Rudi, tidak bisa memberikan dukungan maksimal karena anggaran sektor kelautan tidak bisa dialokasikan di tingkat kabupaten.
“Kewenangan laut tidak ada di kabupaten. Jadi secara anggaran, kita tidak bisa bantu nelayan, tapi kami akan terus menyuarakan masalah ini agar ada perubahan kebijakan,” tegasnya.
Rudi berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim meninjau ulang pembagian kewenangan agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengelola potensi laut, memperkuat perlindungan bagi nelayan lokal, sekaligus menekan praktik illegal fishing yang merusak ekosistem.
Ia menegaskan, dengan kewenangan yang lebih kuat, Pemkab Berau akan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Berau yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.(ADV/Zenn)
