TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan rencana pembangunan kawasan hunian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Baru Mandiri (KBM), Jalan Poros Bulungan–Malinau. Sebanyak 1.200 unit rumah diproyeksikan akan dibangun di atas lahan seluas 35 hektare yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Proyek besar tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Kaltara dalam mendukung kebutuhan hunian aparatur sipil negara sekaligus mempercepat pengembangan kawasan KBM sebagai pusat permukiman baru di ibu kota provinsi.
Kawasan yang berada tepat di belakang Kantor Inspektorat Kaltara dan berhadapan dengan Sport Center KBM itu nantinya akan dikembangkan menjadi kompleks perumahan dengan tiga tipe bangunan, yakni tipe 36, tipe 45, dan tipe 70.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)-Perkim Kaltara, Helmi, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan awal mulai dipersiapkan, termasuk penjajakan kerja sama dengan investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan.
“Ya benar, lahannya sudah kita siapkan sekitar 35 hektare. Lokasinya di belakang Kantor Inspektorat Kaltara dan berhadapan langsung dengan Sport Center. Jumlah rumah yang direncanakan sekitar 1.200 unit dengan tipe 36, 45, dan 70,” ujar Helmi, Jumat (8/5).
Menurutnya, proyek tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2026. Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan intensif dengan pihak investor terkait skema kerja sama dan mekanisme pembangunan.
“Investor sudah ada dan sudah bertemu dengan kami. Namun saat ini masih tahap negosiasi. Kita masih membahas soal target penjualan, status lahan, hingga mekanisme kerja samanya,” katanya.
Helmi menjelaskan, pembangunan perumahan tersebut nantinya akan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Dalam skema itu, pemerintah menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik dilakukan oleh investor.
“Rencana kerja sama ini melalui koperasi. Jadi tanah nanti dihibahkan melalui koperasi sebagai bagian dari mekanisme kerja sama dengan pihak swasta,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa investor yang tertarik mengembangkan proyek perumahan tersebut berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Solo. Bahkan, pihak investor disebut telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan di kawasan KBM.
“Mereka sudah turun langsung melihat lokasi dan juga sudah melakukan presentasi. Tinggal sekarang bagaimana proses negosiasi ini bisa selesai,” ungkapnya.
Menurut Helmi, jika seluruh tahapan negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin pengerjaan awal proyek dapat dimulai lebih cepat. Namun demikian, pemerintah tetap berhati-hati agar seluruh aspek administrasi dan legalitas benar-benar matang sebelum pembangunan dilakukan.
“Kalau semua prosesnya cepat selesai, bisa saja pengerjaan dimulai lebih awal. Tapi saat ini kita masih fokus menyelesaikan proses negosiasi terlebih dahulu,” tegasnya.
Keberadaan perumahan PNS di kawasan KBM dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan strategis di Tanjung Selor. Selain menyediakan hunian layak bagi ASN, proyek tersebut juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di sekitar kawasan pembangunan.
Dengan jumlah rumah yang mencapai ribuan unit, proyek ini diperkirakan akan menyerap anggaran cukup besar. Meski demikian, Pemprov Kaltara optimistis kerja sama dengan investor swasta dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani anggaran daerah secara penuh.
Pembangunan kawasan hunian ASN tersebut juga diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal pegawai pemerintah yang selama
ini masih tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran kompleks perumahan terpadu di KBM nantinya diyakini akan menciptakan kawasan permukiman baru yang lebih tertata dan terintegrasi dengan pusat pemerintahan.
“Harapan kita tentu kawasan ini nantinya tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi ASN, tetapi juga menjadi kawasan permukiman yang berkembang dan mendukung pembangunan Kota Baru Mandiri ke depan,” tutup Helmi. (Lia)
