Tanjung Selor — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melangkah ke tahap krusial dalam proses legislasi daerah. Dalam Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan I DPRD Bulungan, Senin (20/4), pemerintah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026.
Rapat ini menjadi simpul penting sebelum pembahasan memasuki tahap pendalaman dan persetujuan bersama.
Wakil Bupati Bulungan, Kilat, mengatakan agenda paripurna kali ini difokuskan pada respons pemerintah terhadap berbagai catatan kritis dan usulan dari DPRD.
“Hari ini adalah paripurna jawaban pemerintah. Setelah ini akan dilanjutkan ke tahap pembahasan hingga persetujuan. Kami mengapresiasi seluruh masukan dari DPRD,” ujar Kilat.
Ia menegaskan, seluruh pandangan fraksi tidak hanya dicatat, tetapi juga menjadi bahan utama dalam penyempurnaan substansi kebijakan. Pemerintah, kata dia, akan mengintegrasikan aspirasi tersebut dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Setelah ini, pembahasan akan dilakukan lebih intensif bersama Bapemperda agar setiap masukan dapat diselaraskan dalam draf akhir,” imbuh Kilat.
Dari delapan fraksi DPRD, berbagai pandangan disampaikan dengan pendekatan konstruktif. Pemerintah menilai hal itu sebagai fondasi penting dalam memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan.
Adapun tujuh Ranperda yang dibahas mencerminkan spektrum kebijakan strategis daerah. Mulai dari Ranperda Kebun Raya Bundayati yang menitikberatkan pada aspek konservasi dan lingkungan, hingga Ranperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang diarahkan untuk memperkuat daya saing.
Selain itu, terdapat Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sejumlah perda terkait tata kelola pemerintahan, seperti Susunan Perangkat Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Badan Permusyawaratan Desa.
Tak ketinggalan, Ranperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan isu retribusi kebun raya juga menjadi perhatian khusus dalam pembahasan.
Pemerintah berharap seluruh proses berjalan tanpa hambatan, sehingga ketujuh Ranperda tersebut dapat segera disahkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Hari ini adalah tahap jawaban pemerintah. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada penyempurnaan agar seluruh Ranperda benar-benar siap ditetapkan,” ujarnya.
