Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau Rudi P Mangunsong menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kurang kreatif dalam menangani masalah sampah di Bumi Batiwakkal, khususnya yang menggenangi daerah perairan sungai.
Kurangnya kreativitas itu, dapat dilihat dari segudang kendala yang ditemukan di lapangan. Kendala-kendala itu antara lain, minimnya armada kapal pengangkut sampah, personel yang tidak fokus pada satu wilayah, dan kerja sama lintas sektor yang masih terbatas.
Menurut Rudi, minimnya sarana prasarana untuk menangani sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus selalu membangun kerja sama dengan pihak perusahaan atau swasta melalui anggaran CSR.
“Pemerintah kita kurang kreatif. Kalau sarana prasarana kurang, itu sebenarnya perlu minta bantuan dengan pihak ketiga. Tidak boleh tinggal diam,” jelasnya.
Selain sarana prasarana, masalah kurangnya personel dan kerja sama lintas sektor sebenarnya tidak hanya menunggu alokasi anggaran. Anggaran untuk penanganan sampah justru bisa diatasi melalui keterlibatan semua pihak.
“Tidak bisa hanya DLHK sendiri yang tangani. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan. Tapi paling penting bangun kerja sama dengan LSM dan ormas,” usulnya.
Terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Pengolahan Sampah dan Penanganan Limbah P3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Suhardi menerangkan penanganan sampah di sungai khususnya di kawasan Sungai Segah memang belum berjalan maksimal.
Terkait personel, jelas Suhardi, memang ada wacana untuk penambahan jumlah personel. Namun, untuk saat ini wacana itu belum bisa terlaksana. Kendati demikian pihaknya tetap berupaya agar penambahan personel itu tetap terlaksana. Apalagi personel yang ada saat ini tidak hanya fokus di satu lokasi.
“Tenaga kita jauh cukup kurang. Niat saya pada setiap spot terdapat satu grup. Nah, kalau sudah punya tanggung jawab satu spot, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok,” terangnya.
Selain personel, armada kapal pengangkut juga memang perlu ditambah. Sebab, saat ini hanya ada satu armada. Armada kapal pengangkut sampah di air ini didatangkan menggunakan pagu APBD Berau sejumlah Rp 170 juta. Namun, armada ini belum beroperasi karena masih menunggu serah terima dengan pihak ketiga.
“Belum ada serah terima jadi saya belum berani untuk operasikan. Rencananya nanti disandarkan di pelabuhan speed atau di mana kita juga belum tahu. Harapan kita dengan adanya armada ini, sampah kita bisa dikurangi,” imbuhnya.
Ke depan, sesuai rencana, pihaknya juga berencana menambah dua lagi armada kapal pengangkut tersebut. Selain armada, personil yang dibutuhkan untuk menangani sampah di sungai untuk setiap armada juga ditambahkan.
“Tapi kita coba kapal ini dulu. Kalau jalan baru kita tambah lagi. Untuk personil di kapal itu rencana saya ada 5 orang. 1 motoris dan 4 anggota. Dan minimal teman-teman ini bisa berenang. Untuk keamanan, kita juga akan siapkan pelampung,” bebernya.
Selama ini, diakui Suhardi, penanganan sampah di sungai juga terkendala ketika permukaan air sungai pasang. Karena itu, pengangkutan sampah dari sungai ke truck yang disiapkan juga mesti menunggu kondisi air sungai surut.
Hal itu tentu menyimpan problem tersendiri. Namun, pihaknya tetap berjuang untuk menghadapi resiko yang ada. Sebab tidak bisa dimungkiri, sampah-sampah di sungai jika tidak ditangani akan berdampak pada masalah kebersihan dan kesehatan.
Beberapa faktor dan kendala penanganan sampah di lapangan itu, tambah Suhardi hanya dapat diatasi dengan baik juga didukung dengan adanya kesadaran dari masyarakat. Menurutnya, kesadaran masyarakat justru menjadi faktor penentu marak tidaknya sampah.
Sampah-sampah, diyakininya tidak semuanya harus dibuang. Banyak sampah juga dapat dipilah untuk didaur kembali. Karena itu, memang perlu juga dibangun Bank Sampah. Tujuannya agar sampah-sampah yang dibuang tidak hanya berupa residu sampah, melainkan sampah yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
“Saya juga harapkan peran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan.
Harapan kita kesadaran masyarakatlah yang bisa membantu kami. Kalau tidak ada kesadaran itu, kita juga tidak bisa apa-apa,” paparnya.
Selain kesadaran masyarakat, Suhardi juga berupaya agar peraturan daerah (Perda) dan aturan turunannya berupa peraturan bupati (Perbup) terkait sanksi bagi pembuang sampah sembarangan harus diadakan. Sebab, kesadaran masyarakat juga dapat tumbuh bila diikuti dengan adanya peraturan itu.
“Rencana kita bikin perda atau perbup minimal untuk mengantisipasi sampah yang dibuang sembarangan. Saat ini sedang disusun,” tandasnya. (*/TNW/FST)
