BALI — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memperkirakan perluasan adopsi kecerdasan buatan (AI) dapat menyumbang tambahan hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Proyeksi ini muncul di tengah kebutuhan global akan efisiensi dan lonjakan produktivitas lintas sektor.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam forum The Power of AI yang digelar di Bali, Sabtu, 18 April 2026. “Daya saing saat ini tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya, melainkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, khususnya AI,” ujarnya.
Menurut Meutya, Indonesia memiliki pijakan yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum tersebut. Ekosistem digital yang terus berkembang serta laju ekonomi digital yang kian pesat dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat adopsi AI secara luas.
Ia menegaskan, nilai ekonomi kini bergeser dari sekadar kepemilikan sumber daya menjadi kemampuan mengolah data menjadi solusi yang bernilai. “Transformasi ini menuntut kesiapan bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari tata kelola,” kata dia.
Mengacu pada data Bank Dunia, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-41 dari 198 negara dalam indeks transformasi digital, serta masuk kategori A untuk sektor publik. Capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara.
Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa adopsi AI belum merata di semua sektor. Industri keuangan dan ritel dinilai telah lebih dahulu beradaptasi, sementara sektor kesehatan, pertanian, dan manufaktur masih membutuhkan percepatan.
“Di sektor-sektor itulah dampak AI bisa paling besar dirasakan, baik dari sisi efisiensi maupun peningkatan nilai tambah,” ujarnya.
Di tengah laju perkembangan teknologi yang kian cepat, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek regulasi. Meutya menegaskan, kehadiran aturan yang kuat dan adaptif bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak.
Pemerintah, kata dia, telah merampungkan rancangan peraturan presiden mengenai peta jalan dan etika AI nasional. Aturan tersebut kini menunggu pengesahan sebagai fondasi kebijakan pengembangan AI di Indonesia.
“Peta jalan ini akan memberi arah yang jelas sekaligus memastikan perlindungan publik dari berbagai risiko yang mungkin timbul,” kata Meutya.
Ke depan, pemerintah menargetkan adopsi AI berjalan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan ekonomi, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata di berbagai daerah.
