Tanjung Redeb – Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau sudah memiliki dua alat ukur kualitas udara. Karena itu, kehadiran alat itu harus menjadi daya dorong agar kualitas udara tetap dipantau dan dijauhkan dari masalah pencemaran.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau (DLHK) Berau Mustakim, melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ida Ayu menjelaskan untuk mengukur kualitas udara digunakan alat ukur dengan metode passive sampler dan metode Air Quality Monitoring Sistem (AQMS).
Sejauh ini, kehadiran dua alat ukur itu sudah membantu pihaknya untuk memonitoring perkembangan kualitas udara dan pencemarannya secara berkala, per hari, bahkan per jam. Termasuk untuk mengambil tindakan antisipatif dan langkah solutif agar pencemaran udara tidak terjadi.
Diakui Ida, hingga Oktober tahun ini, kualitas udara di wilayah perkotaan Berau masih menunjukkan hasil yang baik. Dua alat ukur yang dipakai juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda secara signifikan.
Passive sampler secara khusus, lanjut Ida, digunakan untuk mengukur indeks kualitas udara (IKU) dalam parameter yang terbatas. Sedangkan AQMS untuk indeks standar pencemaran udara (ISPU) dan kualitas udara perkotaan secara lebih terintegrasi.
“IKU pada semester satu sekitar Bulan Juni dan rilisnya sekitar Agustus itu sebesar 86,6,” jelasnya.
Perhitungan IKU menggunakan metode passive sampler tersebut, lanjut Ida, berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK) RI.
Dalam pengukurannya, terdapat dua parameter yang diukur untuk mengetahui IKU tersebut yakni parameter Sulfur Oksida (SO2) dan Nitrogen Oksida (NO2). Untuk Berau, alat pengukur IKU dengan metode passive sampler ini dipasang pada beberapa titik.
“Saat ini alat itu dipasang untuk perhitungan IKU 14 hari ke depan. Dipasang di empat titik yakni di Straight Bundaran Gunung Tabur, kemudian di Albina, kemudian di Sambaliung, dan di depan Kantor Pasar Sanggam Aji Dilayas,” terangnya.
Diakuinya, alat ukur metode passive sampler itu didatangkan menggunakan tiga anggaran yakni dari KLHK, APBD Provinsi, dan APBD Berau. Diadakan oleh KLHK, alat tersebut selanjutnya dipasang untuk menghasilkan data dan diuji di laboratorium.
“Dari laboratorium hasilnya akan dikirim ke Berau. Kemudian ada laporan hasil uji itu per enam bulan sekali dalam setahun,” imbuhnya.
Berbeda dengan passive sampler, AQMS, digunakan untuk mengukur kualitas udara dalam banyak parameter. Pengukurannya juga lebih terintegrasi untuk melihat indeks standar pencemaran udara (ISPU) dan kualitas udara perkotaan.
“Jadi, indeks kualitas udara secara khusus kita belum memakai AQMS. Karena alat AQMS kita itu masih dalam tahap penyesuaian. Karena masih ada maintanance, kalibrasi. Kita belum laporkan juga ke KLHK. Karena itu harus terintegrasi,” bebernya.
AQMS ini, lanjut Ida, masih dalam tahap uji coba selama satu tahun dan belum terdaftar di KLHK. Karena itu metode passive sampler masih dipakai. Untuk mendatangkan AQMS, DLHK Berau menggelontorkan anggaran senilai Rp 850 juta.
AQMS juga sebenarnya sudah dipasang di Bidang Kebersihan pada DLHK Berau sejak 2022 lalu. Alat itu digunakan untuk memonitor kualitas udara dalam wilayah perkotaan Berau dengan radius lebih kurang 5 Kilometer.
“AQMS ini belum bisa menjangkau daerah jauh. Karena juga masalah anggaran. Tapi ISPU pada Agustus 2023 itu juga baik capai 104.0,” paparnya.
Dengan memiliki dua alat ukur tersebut, Ida berharap kualitas udara di Berau terus dipantau setiap hari dan dilaporkan per 6 bulan. Selain itu, diperlukan antisipasi agar kondisi kualitas udara di Berau tetap terjaga.
“Posisi hari ini, kondisinya baik. Artinya udara kita ini belum terlalu tercemar. Tapi saya sarankan tetap menggunakan masker. Karena terus terang kondisi sekarang, karhutla akibat ulah manusia itu masih ada,” tegasnya.
Untuk menjamin terjaganya kualitas udara itu, DLHK akan berupaya untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan BPBD dan Dinas Kehutanan dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
“Nanti DLHK akan berkolaborasi dengan BPBD dan KPH terkait ini. Karena di bidang saya itu terkait trayek kerusakan lahannya. Berapa lahan yang rusak akibat kebakaran hutan,” tambahnya.
Lebih dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya kabut asap dan mengurangi pencemaran udara, pihaknya juga akan menciptakan program-program yang bisa mencapai tujuan tersebut. Program itu seperti Blue Sky (langit biru), penanaman pohon, car free day, menciptakan kawasan bebas rokok, dan sebagainya.
“Tapi nanti kita juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengurangi emisi kendaraan,” tutupnya. (*/TNW/FST)
