BERAU — Kritik terhadap perusahaan tambang di Kabupaten Berau kembali menguat. Kali ini datang dari Ketua Umum Forum Muda Cendekia Merah Putih, Mikael Sengiang, yang menilai perusahaan tambang besar di daerah tersebut belum sepenuhnya memberi ruang kepada masyarakat dan pengusaha lokal untuk tumbuh bersama industri.
Menurut Mikael, keresahan yang sebelumnya disampaikan Ketua BPC HIPMI Berau, Tony Suprayugo, merupakan hal yang nyata dirasakan sebagian masyarakat lokal, terutama kalangan anak muda dan pelaku usaha daerah.
“Yang disampaikan Ketua Tony itu memang terasa di kami. Hari ini anak-anak muda lokal jarang dilibatkan Berau Coal, baik dalam pekerjaan, kemitraan bisnis, maupun kerja sama lainnya,” ujar Mikael saat dimintai tanggapannya, Kamis.
Ia menilai keterlibatan putra daerah di sektor tambang masih jauh dari harapan. Bukan hanya dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dalam akses terhadap peluang usaha dan kemitraan dengan perusahaan besar.
“Perusahaan lokal di Berau ini susah dilibatkan sebagai mitra kerja. Padahal tambang ini ada di tanah kita sendiri,” katanya.
Mikael juga menyoroti berbagai komentar masyarakat di media sosial dan grup percakapan yang menurutnya menunjukkan adanya kekecewaan terhadap perusahaan tambang, khususnya terkait persoalan pembayaran hingga hubungan dengan masyarakat lokal.
“Ada pengusaha yang merasa belum dibayar. Seperti yang saya baca di komentar postingan berita it-news.id, ” ujarnya.
Sebagai organisasi yang mengatasnamakan putra daerah, FORDA Merah Putih mengaku merasa jarang diajak terlibat dalam komunikasi maupun program perusahaan.
“Sampai hari ini kami orang lokal, termasuk ormas-ormas, jarang dilibatkan. Padahal kami ini bagian dari daerah yang terdampak langsung aktivitas tambang,” kata Mikael.
Ia mengatakan pihaknya berencana melakukan konsolidasi dengan sejumlah elemen masyarakat dan organisasi di Berau. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD untuk meminta penjelasan lebih terbuka dari perusahaan tambang mengenai kontribusi mereka terhadap daerah.
“Kalau perlu nanti kami ajak bupati dan DPRD melihat sebenarnya apa yang sudah diperbuat perusahaan ini untuk Berau,” ujarnya.
Mikael mempertanyakan sejauh mana manfaat industri tambang benar-benar dirasakan masyarakat lokal, terutama terkait angka serapan tenaga kerja daerah di tengah besarnya eksploitasi sumber daya alam.
“Jumlah penduduk Berau sekitar 280 sampai 300 ribu jiwa. Berapa sebenarnya tenaga kerja lokal yang diserap perusahaan?” katanya.
Ia juga menyinggung isu PHK massal di lingkungan SITE BUMA yang menurutnya tidak sepenuhnya berdampak besar terhadap masyarakat lokal karena sebagian tenaga kerja disebut berasal dari luar daerah.
“Kalau kita lihat, banyak pekerjanya juga dari luar. Harusnya ini dibuka dengan data. Jangan hanya bilang Berau dirugikan setelah PHK massal,” ucapnya.
Menurut Mikael, praktik perekrutan tenaga kerja dari luar daerah masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Kalau habis lebaran kita tahu sendiri siapa yang berangkat dan siapa yang pulang. Banyak kontraktor yang pekerjanya dari luar,” katanya.
Ia berharap ke depan perusahaan tambang dapat lebih terbuka dan memberi ruang lebih besar kepada masyarakat lokal, baik dalam sektor usaha maupun ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat Berau melek. Jangan sampai sumber daya alam habis dikerok, tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton di daerah sendiri,” ujar Mikael.
