BERAU — Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyoroti pengelolaan anggaran di RSUD dr Abdul Rivai yang dinilai belum optimal. Dari total alokasi Rp 210 miliar, realisasi belanja tercatat Rp 187 miliar, menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Menurut Elita, sisa anggaran itu menjadi janggal di tengah keluhan masyarakat terkait kekosongan obat. “Kami ingin mendalami mengapa realisasi anggaran tidak maksimal, sementara di sisi lain ada masalah obat kosong,” kata dia, Kamis, 16 April 2026.
Komisi I, kata dia, akan menelusuri penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap kualitas layanan. Hasil penelusuran itu akan menjadi bahan rekomendasi kepada kepala daerah.
Ia menilai persoalan ini tak bisa dianggap ringan. “Jangan sampai kendala manajerial terus mengganggu hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr Abdul Rivai, Sarengat, mengatakan kelangkaan obat dipicu lonjakan jumlah pasien, terutama menjelang akhir tahun. Selain itu, rumah sakit sempat mengalami tekanan keuangan akibat penurunan status pembayaran BPJS dari tipe C ke tipe D.
Penurunan itu, kata dia, berdampak langsung pada pendapatan rumah sakit dan mengganggu arus kas. Kondisi keuangan mulai membaik setelah status pembayaran kembali normal pada April.
Sarengat juga mengakui adanya tunggakan pengadaan obat yang sempat melampaui Rp 10 miliar. Hingga kini, sekitar Rp 5,5 miliar telah dibayarkan kepada penyedia.
Di sisi lain, beban pembiayaan pembangunan Gedung Walet turut menekan kemampuan fiskal rumah sakit. Prioritas anggaran tersebut disebut memicu keterlambatan pembayaran kepada distributor obat.
Meski begitu, manajemen memastikan pasokan obat kini telah kembali normal. “Distribusi obat sudah lancar, pelayanan pasien tidak lagi terkendala,” imbuhnya.
