TANJUNG REDEB,– Pemerintah Kabupaten Berau memasang target ambisius untuk realisasi investasi pada 2025. Angkanya dipatok mencapai Rp 5 triliun, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 4,5 triliun. Hingga triwulan kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat investasi yang sudah masuk telah menembus Rp 2 triliun.
Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, menyebut optimisme itu bukan tanpa dasar. Sejumlah proyek strategis tengah berjalan, sementara peluang baru dari sektor energi dan manufaktur mulai terbuka.
“Kita harus membuka seluas-luasnya informasi soal potensi daerah, baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri. Pariwisata, misalnya, punya peluang besar untuk ditumbuhkan,” ujarnya.
Sektor Perkebunan Tetap Dominan, Pariwisata Dikejar
Selain pariwisata yang digadang sebagai magnet investasi baru, sektor perkebunan sejauh ini masih menjadi pilar penyumbang modal terbesar di Berau. Perusahaan-perusahaan yang telah lama beroperasi disebut tetap agresif dalam memperluas lahan dan kapasitas produksi.
Pemerintah daerah juga menyiapkan payung hukum untuk memastikan dunia usaha bergerak lebih leluasa. Peraturan Daerah tentang Kemudahan Berusaha resmi diterbitkan sebagai insentif untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“Dengan perda ini, harapannya investor lebih percaya dan nyaman menanamkan modal di Berau,” kata Nanang.
Investasi Gas Masuk Kampung Birang, Industri Kertas Bersiap Beroperasi
Dalam waktu dekat, satu investasi baru di sektor gas dijadwalkan masuk ke Kampung Birang. Di saat bersamaan, sebuah perusahaan kertas tengah berada dalam proses menuju operasional penuh. Kedua proyek ini diproyeksikan menjadi penyokong signifikan realisasi target tahun ini.
“Yang penting sekarang, target Rp 5 triliun bisa tercapai dulu. Beberapa proyek besar sedang berjalan dan ini kita harapkan memberi kontribusi besar,” ujarnya.
Tantangan Perizinan Masih Mengadang
Meski optimistis, Nanang tak menutup mata pada PR besar yang masih membayangi: tumpang tindih kewenangan perizinan antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Situasi ini, menurutnya, kerap membuat investor kebingungan soal jalur pengajuan izin.
“Kadang investor mengira izinnya bisa diurus di daerah, padahal wewenangnya ada di provinsi atau pusat. Ini yang masih harus kita koordinasikan lebih baik,” jelasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen membantu investor menavigasi proses perizinan, terutama melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang telah berjalan di Berau.
Tak Sekadar Besaran Modal, Tetapi Dampaknya
Nanang menekankan, keberhasilan investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kehadiran perusahaan baru harus mampu menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan UMKM lokal.
“Kalau perusahaan beroperasi, UMKM di sekitarnya bergerak. Itu yang kita maksud multiplier effect,” tuturnya.
Meski investasi di Berau saat ini masih didominasi sektor tambang, Pemkab mulai mendorong diversifikasi agar ekonomi daerah tak terlalu bergantung pada batu bara—yang kini mulai menghadapi tekanan, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“APBD kita masih banyak bergantung pada tambang. Tapi kita mulai dorong sektor-sektor lain, khususnya skala kecil dan menengah, agar ekonomi Berau lebih tahan guncangan,” kata Nanang menutup. (ADV)
