Dorongan masyarakat pesisir agar akses menuju lahan pertanian segera diperbaiki kembali mengemuka. Permintaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) disebut terus muncul hampir di setiap forum perencanaan daerah.
Pihak DPUPR Berau mengakui aspirasi tersebut memang menjadi salah satu usulan yang paling sering disampaikan warga, baik lewat musrenbang maupun surat langsung ke dinas. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Junaidi, menyebut kebutuhan akses pertanian di kawasan pesisir memang tergolong tinggi.
Menurutnya, setiap usulan yang masuk tidak langsung dikerjakan, melainkan lebih dulu dipilah dalam rencana kerja perangkat daerah. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas.
“Tiap tahun permintaan selalu ada, tapi tidak semuanya bisa langsung ditangani,” ujarnya.
Meski realisasi tahun ini belum banyak, pemerintah daerah sudah menyiapkan rencana penanganan untuk tahun depan. Sejumlah titik di wilayah pesisir Talisayan hingga Batu Putih masuk dalam daftar perbaikan JUT 2026. Rencananya, masing-masing wilayah akan mendapat penanganan di beberapa ruas, meskipun skalanya masih terbatas.
Kondisi jalan yang masih berupa tanah menjadi persoalan utama. Saat hujan turun, jalur distribusi hasil panen kerap sulit dilalui kendaraan. Dampaknya, petani harus menanggung biaya angkut lebih mahal dan waktu tempuh lebih lama.
Pemerintah daerah menilai pembangunan JUT tidak bisa berdiri sendiri sebagai proyek infrastruktur. Program ini juga berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan, sehingga pembahasannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
“Penanganannya harus dibahas bersama, karena dampaknya bukan hanya ke jalan, tapi juga produktivitas petani,” jelasnya.
Meski anggaran belum memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan, pemerintah memastikan perbaikan akses pertanian di pesisir Berau akan tetap dilanjutkan secara bertahap. Upaya ini diharapkan bisa memperlancar distribusi hasil panen sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
